Medan — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara untuk terus mendorong penguatan industri halal melalui sektor jasa keuangan berbasis syariah. Selain itu, OJK juga diminta mengklasifikasi kebutuhan pengembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota sesuai karakteristik dan potensi masing-masing daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri acara Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, yang menggantikan pejabat sebelumnya, Khoirul Muttaqien, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Jumat (31/7/2026). Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Hernawan Bekti Sasongko, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa OJK sebagai lembaga independen memiliki peran penting sebagai penyeimbang dalam sistem perekonomian daerah. Ia menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, hingga berbagai sektor jasa keuangan lainnya.
Menurut Bobby, setiap daerah di Sumatera Utara memiliki tantangan dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga kebijakan maupun dukungan dari sektor jasa keuangan tidak bisa disamaratakan begitu saja antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Bobby berharap OJK dapat melihat persoalan di setiap daerah dengan cara pandang yang berbeda, sesuai kekhasan masing-masing wilayah. Salah satu contoh yang ia soroti adalah kondisi daerah yang tengah menghadapi dampak bencana, di mana masyarakat setempat masih menanggung persoalan ekonomi yang cukup berat.
“Kami berharap OJK bisa melihat persoalan di setiap daerah dengan cara berbeda sesuai kekhasan masing-masing. Misalnya kondisi bencana yang terjadi dan meninggalkan persoalan mendalam bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan (urusan pinjaman) kepada warga yang menjadi korban, karena hidup mereka masih berat,” jelas Bobby Nasution.
Pernyataan ini menyoroti perlunya kebijakan sektor jasa keuangan yang lebih adaptif terhadap kondisi darurat, khususnya terkait kemudahan akses pembiayaan atau keringanan bagi masyarakat yang tengah berupaya memulihkan perekonomiannya pascabencana.
Selain soal pemetaan kebutuhan daerah, Bobby Nasution turut mendorong OJK untuk ikut memperkuat pengembangan produk halal melalui sektor jasa keuangan syariah. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, hingga kini masih banyak mengimpor produk-produk halal dari negara-negara non-Muslim.
Menurut Bobby, kondisi ini menjadi ironi tersendiri yang seharusnya dapat diatasi apabila sektor jasa keuangan syariah berperan lebih aktif dalam mendukung pertumbuhan industri halal dalam negeri, mulai dari pembiayaan bagi pelaku usaha hingga penguatan daya saing produk halal lokal agar mampu bersaing dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
“Bagaimana kita menguatkan industri halal di sektor keuangan. Tujuannya untuk menguatkan hadirnya produk halal secara masif,” ujar Bobby.
Bobby turut menyampaikan harapannya agar sinergi yang selama ini telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan OJK dapat terus dipertahankan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kepala OJK Sumut yang baru, Triyoga Laksito.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Hernawan Bekti Sasongko, dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara dapat terus berlanjut. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.
“Kami berharap kinerja OJK bersama seluruh pihak yang terkait selama ini dapat dilanjutkan oleh Kepala OJK yang baru. Semoga kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi tetap kuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama,” tutup Hernawan.
Pengukuhan ini menandai pergantian kepemimpinan di tubuh OJK Provinsi Sumatera Utara, dari Khoirul Muttaqien kepada Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Sumut yang baru. Pergantian pucuk pimpinan OJK di tingkat provinsi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kembali menegaskan arah kebijakan dan harapan terhadap peran OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor keuangan syariah dan pengembangan industri halal yang selama ini dinilai masih memiliki ruang besar untuk terus dikembangkan di Sumatera Utara.