Medan — Polemik terkait tudingan sikap arogan yang dialamatkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terus bergulir di kalangan legislatif. Anggota DPRD Sumatera Utara, Gusmiyadi, ikut angkat bicara menanggapi tudingan tersebut yang muncul buntut dari sikap Gubsu meninggalkan Rapat Paripurna DPRD Sumut. Menurutnya, penggunaan istilah “arogan” terhadap Gubernur dinilai sebagai pola komunikasi yang kontraproduktif dan sebenarnya tidak perlu terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gusmiyadi saat diwawancarai di lingkungan Kantor DPRD Sumut, Kamis (30/7/2026). Ia menilai, di tengah hubungan kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan rakyat, penggunaan bahasa yang bernada menyerang justru dapat merusak citra kedua lembaga di mata publik.
Gusmiyadi menyoroti penggunaan istilah “arogan” yang disematkan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk komunikasi yang tidak seharusnya terjadi antarlembaga negara, khususnya antara pemerintah provinsi dan DPRD yang memiliki hubungan kerja strategis. Menurutnya, kedua lembaga tersebut seharusnya lebih mengedepankan komunikasi yang membangun demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan.
“Bahasa-bahasa arogan yang disematkan kepada Gubernur merupakan pola komunikasi yang kontraproduktif dan tidak perlu terjadi. Apalagi dua lembaga itu memiliki kemitraan strategis bagi kepentingan rakyat,” ujar Gusmiyadi.
Pernyataan ini menegaskan pandangan bahwa perbedaan pendapat maupun ketidakpuasan antarlembaga sebenarnya dapat disampaikan melalui cara-cara yang lebih konstruktif, tanpa harus menggunakan diksi yang berpotensi memicu ketegangan atau memperkeruh hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Sumatera Utara.
Lebih jauh, Gusmiyadi juga menyampaikan pandangannya bahwa setiap lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, perlu melakukan evaluasi terhadap institusinya masing-masing. Ia menekankan pentingnya setiap lembaga untuk menilai diri sendiri, apakah selama ini sikap dan kinerjanya sudah benar-benar layak dijadikan contoh atau teladan bagi masyarakat.
“Kemauan untuk melakukan auto kritik di setiap lembaga hari ini wajib untuk dilakukan. Apalagi kalau ditarik lebih jauh pada hal yang lebih pribadi, apakah kita ini sudah layak menjadi teladan untuk rakyat? Pasti menjawabnya lebih repot lagi,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi bahwa sebelum saling melontarkan kritik atau tudingan kepada pihak lain, setiap individu maupun lembaga sebaiknya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, sebagai bentuk sikap kenegarawanan yang lebih matang.
Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Siantar-Simalungun ini turut menekankan pentingnya mengedepankan sikap-sikap positif dalam setiap interaksi antarlembaga di Sumatera Utara. Menurutnya, sikap positif tersebut penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari langkah kolaboratif antara berbagai pihak dalam membangun daerah.
Gusmiyadi juga mengingatkan agar setiap pihak, baik di eksekutif maupun legislatif, senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Sikap-sikap positif penting sekali untuk terus dikembangkan sebagai langkah kolaboratif di Sumatera Utara. Pastikan tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Polemik ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Antoni, yang sebelumnya melontarkan tudingan bahwa sikap Gubernur Bobby Nasution meninggalkan Rapat Paripurna DPRD Sumut mencerminkan sikap arogan. Ricky menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan representasi sikap resmi partainya, yakni Partai NasDem.
“Itu pandangan partai dan saya sebagai Wakil Ketua Partai NasDem Sumut yang juga pimpinan DPRD tentu menyampaikan pandangan partai, dan besok di paripurna akan ada pandangan fraksi terkait hal yang sama,” ucap Ricky pada Rabu (29/7/2026).
Pernyataan Ricky tersebut turut membuka ruang bagi munculnya berbagai tanggapan dari anggota DPRD Sumut lainnya, salah satunya dari Gusmiyadi, yang menilai penting bagi seluruh pihak untuk kembali fokus pada esensi kemitraan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara, alih-alih terjebak dalam polemik pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan kedua lembaga.
Sebagaimana disampaikan Ricky Antoni, pandangan resmi fraksi terkait polemik ini rencananya akan disampaikan pada agenda Rapat Paripurna DPRD Sumut berikutnya. Publik pun menanti bagaimana sikap kolektif DPRD Sumut terhadap polemik ini, sekaligus bagaimana hubungan antara Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumut ke depannya dapat kembali berjalan harmonis demi kepentingan pembangunan daerah.