Medan — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jumat (14/8/2026), dalam rangka menyaksikan secara langsung siaran Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dari Jakarta. Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan mulai pukul 08.30 WIB tersebut mengagendakan penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.
Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen. Selain Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agenda kenegaraan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, segenap anggota DPRD Kota Medan, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.
Wali Kota Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin tampak khidmat mengikuti jalannya sidang dan menyimak sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden, khususnya terkait kondisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan perang dagang global.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan meski dibayangi gejolak geopolitik dan perang dagang global. Prabowo memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026.
<cite index=”11-1″>Menurut Presiden, angka tersebut menjadi pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.</cite> <cite index=”11-1″>Dengan kebijakan yang tepat dan rasional, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen.</cite>
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi bukanlah tujuan akhir pemerintah. <cite index=”11-1″>Ia menegaskan tujuan pemerintah adalah kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan tinggi yang tidak dinikmati oleh mayoritas rakyat dinilai tidak bermanfaat.</cite> Presiden menekankan bahwa setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat lapisan bawah.
Selain pertumbuhan ekonomi, investasi disebut menjadi salah satu penopang utama ketahanan perekonomian nasional. Presiden memaparkan bahwa sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dengan penyerapan sekitar 2,7 juta tenaga kerja. Sementara pada semester I 2026, investasi tercatat mencapai Rp1.010 triliun dengan penyerapan sekitar 1,4 juta tenaga kerja.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan investasi yang meningkat bukanlah tujuan utama. Tujuan akhir dari berbagai program pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo Subianto dalam pidatonya.
Presiden dalam pidatonya turut memaparkan langkah restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif disebut telah ditutup. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp50 triliun, dengan potensi penghematan mencapai Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Presiden juga memaparkan progres sejumlah program prioritas nasional lainnya, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat dari bawah dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Bagi DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan, penyampaian Pidato Kenegaraan ini menjadi momentum penting untuk mencermati perkembangan kebijakan nasional yang berpotensi berkaitan langsung dengan arah pembangunan di daerah. Kehadiran pimpinan Pemko Medan dalam rapat paripurna DPRD ini turut menunjukkan sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif daerah dalam mengikuti agenda kenegaraan, sekaligus menyelaraskan langkah pembangunan Kota Medan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.