Medan — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, bersama Wakil Ketua dan sejumlah Anggota DPRD Sumut menegaskan bahwa persoalan yang terjadi antara PT Pertamina Patra Niaga dengan pihak vendor tidak boleh sampai merugikan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam rapat gabungan yang digelar bersama Pertamina, Selasa (21/7/2026), sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumut meminta Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), agar persoalan yang terjadi tidak terus berlarut-larut. Erni Ariyanti Sitorus, politisi Partai Golkar tersebut, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat persoalan internal maupun kerja sama antara Pertamina dengan vendor.
“Jangan jadikan drama Pertamina dan vendor berdampak bagi masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian ketersediaan BBM dan distribusi yang normal,” tegas Erni Ariyanti Sitorus saat rapat gabungan bersama Pertamina.
Menurutnya, evaluasi yang diminta bukan sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan mencakup keseluruhan mata rantai distribusi, mulai dari sistem perencanaan pasokan, mitigasi risiko, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lapangan, hingga mekanisme antisipasi apabila kembali terjadi gangguan pasokan di kemudian hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi terganggu.
Persoalan ini mencuat setelah dalam beberapa pekan terakhir sejumlah SPBU di Kota Medan dan berbagai daerah lain di Sumatera Utara diserbu antrean kendaraan yang panjangnya nyaris mencapai satu kilometer. Salah satu titik yang disorot adalah SPBU di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Binjai Timur, di mana antrean dilaporkan berlangsung hingga larut malam. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu, bukan hanya menyita waktu warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sehari-hari.
Persoalan tersebut turut memaksa sebagian warga, termasuk dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, untuk terpaksa membeli BBM jenis Pertamax Turbo yang harganya lebih tinggi, lantaran BBM bersubsidi maupun jenis reguler yang biasa mereka gunakan tidak tersedia di sejumlah SPBU.
Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan, bahkan sebelumnya turut mendesak Pertamina Patra Niaga Sumbagut untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai penyebab pasti kekacauan distribusi tersebut. Ia menilai pihak Pertamina saat itu terkesan menutup-nutupi dan belum transparan mengenai akar masalah antrean panjang yang terjadi, termasuk indikasi kelangkaan BBM jenis solar yang banyak dikeluhkan para pengemudi di berbagai daerah.
Penyebab pasti antrean panjang BBM ini sempat menjadi perdebatan dari berbagai pihak. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, sebelumnya menyampaikan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Medan dan sekitarnya bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan oleh keterbatasan jumlah sopir pengangkut BBM milik Pertamina.
Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Sumut yang digelar sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ridho Pamungkas, menjelaskan bahwa tersendatnya pasokan BBM bukan disebabkan kelangkaan stok di kilang, melainkan adanya masalah pada proses distribusi dari terminal menuju SPBU. Menurutnya, persoalan utama dalam kasus ini bukan semata soal ketersediaan BBM, melainkan bagaimana sistem distribusi tetap mampu berjalan normal ketika terjadi gangguan pada salah satu mata rantai logistiknya.
Isu antrean BBM ini turut menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin langsung oleh Erni Ariyanti Sitorus, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, Ihwan Ritonga, dan Salman Alfarisi. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyampaikan pandangan umum yang menyoroti persoalan antrean BBM sebagai salah satu isu yang meresahkan masyarakat Sumatera Utara.
Setelah desakan dari DPRD Sumut dan sorotan publik yang meluas, kondisi distribusi BBM di Sumatera Utara belakangan menunjukkan perbaikan. Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dilaporkan berhasil mengurai antrean di sejumlah SPBU sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga, Prabu Revolusi, bahkan turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, meninjau Command Center sebagai pusat pemantauan distribusi BBM, serta mengunjungi sejumlah SPBU di Kota Medan untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai rencana.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan, yang turut memantau langsung kondisi di lapangan menyebut antrean di berbagai SPBU sudah jauh berkurang dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Ia mencontohkan SPBU Putri Hijau di Kota Medan yang sebelumnya dipadati kendaraan, kini kondisinya sudah kembali normal. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina Patra Niaga untuk memperlancar distribusi BBM di Sumatera Utara. Aripay juga sempat mendampingi Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Sumut I, Ade Jona Prasetyo, dalam pemantauan langsung ke Depo BBM di kawasan Labuhan, Medan.
Meski distribusi mulai membaik, DPRD Sumut menegaskan pengawasan terhadap pasokan BBM di lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi antrean panjang tidak kembali terulang. Melalui rapat gabungan bersama Pertamina, DPRD Sumut berharap persoalan internal antara Pertamina dan vendor, apa pun bentuknya, dapat segera diselesaikan tanpa membebani masyarakat, sehingga kebutuhan dasar warga akan BBM dapat terpenuhi secara stabil dan berkelanjutan.