
KAPOLRI – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia .Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Aturan tersebut diterbitkan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Penerbitan regulasi itu menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan proses etik terhadap pejabat tinggi yang pernah memimpin institusi Polri. Kabar tersebut dengan cepat menarik perhatian publik, pengamat kepolisian, dan kalangan media. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pembenahan internal di tubuh Polri.
Regulasi baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perpol sebelumnya mengatur kode etik profesi dan kelembagaan komisi kode etik di lingkungan kepolisian. Dengan adanya perubahan ini, sejumlah ketentuan dalam aturan lama disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Penyesuaian tersebut mencakup mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang etik. Pengesahan aturan itu menandai babak baru dalam penegakan etika profesi di lingkungan Polri.
Pengesahan peraturan baru itu dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Johnny Edison Isir. Konfirmasi tersebut disampaikan saat ia dimintai keterangan pada Rabu (18/11/2026). Johnny membenarkan bahwa Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah resmi ditetapkan dan berlaku. Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi yang sempat beredar mengenai kabar penerbitan aturan tersebut. Kadiv Humas menegaskan bahwa regulasi itu diterbitkan melalui prosedur yang berlaku di lingkungan Polri.
Menurut Johnny, salah satu pertimbangan utama di balik penerbitan aturan baru ini adalah persiapan sidang etik bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi dirancang agar proses etik dapat berjalan sesuai ketentuan. Penjelasan itu juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan aturan dengan situasi yang dihadapi institusi. Meski demikian, tidak disebutkan secara rinci substansi perkara yang akan disidangkan dalam forum etik tersebut. Publik pun menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang mengenai hal itu.
Penyesuaian pangkat majelis sidang menjadi poin yang disebut terkait dengan pertimbangan tersebut. Hal ini berkaitan dengan komposisi majelis yang nantinya memeriksa terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Dalam praktik penegakan etik, kesesuaian pangkat majelis dengan pihak yang disidang kerap menjadi perhatian. Penyesuaian dinilai penting agar proses persidangan berjalan wajar dan sesuai tata kelola organisasi. Kejelasan aturan mengenai hal ini diharapkan menghindarkan sidang dari polemik prosedural.
Sejumlah kalangan menilai penerbitan Perpol baru itu sebagai langkah yang menunjukkan keseriusan Polri dalam menegakkan etika profesi. Penegakan kode etik terhadap siapa pun, termasuk mantan pimpinan tertinggi, dinilai penting bagi kepercayaan publik. Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan bahwa aturan harus diterapkan secara objektif dan tidak menimbulkan kesan pengaturan. Karena itu, transparansi dalam pelaksanaan sidang etik dipandang menjadi kunci. Masyarakat berharap proses tersebut dapat diikuti dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan lembaga yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik profesi anggota Polri. Keberadaan komisi ini menjadi bagian penting dari sistem pengawasan internal kepolisian. Melalui perubahan aturan, tata cara dan susunan komisi diharapkan dapat lebih adaptif terhadap berbagai situasi. Penguatan fungsi KKEP juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas anggota Polri di semua tingkatan. Dengan demikian, penegakan disiplin dan etika dapat berjalan lebih konsisten.
Hingga berita ini disusun, jadwal pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum diumumkan secara rinci. Belum diketahui pula siapa saja yang akan duduk sebagai anggota majelis sidang. Pihak Polri disebut masih mematangkan persiapan agar sidang dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi tambahan mengenai materi pemeriksaan juga belum disampaikan kepada publik. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada keterangan resmi dari institusi kepolisian.
Penerbitan regulasi ini turut memunculkan diskusi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penegakan etik di tubuh Polri. Pengamat menilai aturan yang jelas akan memperkuat legitimasi setiap putusan sidang etik. Selain itu, transparansi proses dinilai mampu menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat. Publik diimbau menunggu hasil proses yang berjalan tanpa berspekulasi mengenai putusan. Prinsip praduga tak bersalah tetap perlu dijunjung hingga ada keputusan resmi dari komisi etik.
Ke depan, berbagai pihak berharap Perpol Nomor 4 Tahun 2026 dapat memperkuat sistem penegakan kode etik di lingkungan Polri. Proses sidang etik diharapkan berjalan adil, profesional, dan terbuka bagi pengawasan publik. Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan konsisten menjalankan komitmen pembenahan institusi yang telah disampaikannya. Masyarakat akan terus mencermati perkembangan kasus ini hingga seluruh tahapan selesai. Perkembangan lebih lanjut akan dipantau oleh berbagai kalangan, baik di internal Polri maupun di tengah masyarakat.
