WARTAWAN24.COM – Provinsi Sumatera Utara resmi meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas terhitung sejak 1 September 2025. Pencapaian ini menjadi tonggak penting karena diraih lebih cepat dua tahun dari target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah daerah.
Capaian tersebut mendapat perhatian khusus dari Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution. Ia menegaskan bahwa keberhasilan meraih status UHC bukan sekadar angka pencapaian, melainkan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Bobby, per 1 Oktober 2025, seluruh warga Sumut yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dapat langsung mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan maupun rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP. Hal ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
“Target kita bukan hanya mencapai UHC lebih cepat, tetapi memastikan masyarakat merasakan langsung kemudahan layanan. Semua harus berjalan tanpa hambatan,” kata Bobby dalam pertemuan dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Nuim Mubarak, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (9/9/2025).
Bobby juga menekankan agar fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Sumut memperkuat kualitas pelayanan. Menurutnya, jangan sampai kebijakan UHC hanya sebatas status, tetapi implementasinya masih menyulitkan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Nuim Mubarak menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen kuat dalam mendorong program kesehatan nasional. Ia menyebutkan, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, hingga dukungan masyarakat.
“Sumut menjadi contoh bagaimana konsolidasi yang baik dapat mempercepat pencapaian target nasional,” ujar Nuim.
Keberhasilan Sumut meraih UHC Prioritas lebih cepat dinilai akan memberi efek domino positif, terutama dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah berharap hal ini juga dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Bobby menambahkan, pengawasan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. “Kalau ada keluhan, mekanisme penanganannya harus cepat dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Sumut berencana memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar penerapan UHC berjalan merata di semua wilayah. Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.
Capaian ini juga dianggap sebagai wujud komitmen Bobby Nasution dan wakilnya dalam menepati janji politik di sektor kesehatan. Dengan keberhasilan ini, Sumut semakin sejajar dengan provinsi lain yang lebih dulu menerapkan sistem UHC secara penuh.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai pencapaian UHC Prioritas di Sumut dapat menjadi model percepatan layanan kesehatan di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya menjaga konsistensi agar pelayanan tetap berkualitas meski akses semakin terbuka luas.
Masyarakat pun menyambut positif kebijakan tersebut. Beberapa warga menilai langkah pemerintah sangat membantu, khususnya bagi mereka yang sebelumnya terkendala biaya pendaftaran atau administrasi untuk memperoleh layanan kesehatan.
Dengan adanya jaminan pelayanan hanya menggunakan KTP, pemerintah optimistis bahwa ke depan tidak ada lagi warga Sumut yang kesulitan mendapatkan layanan medis. Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sistem kesehatan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.