Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding Usai Dijatuhi Sanksi PTDH dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

DELI SERDANG indonesiaku INFO MEDAN INFO SUMUT kepolisian Mancanegara MEDAN KOTA Pemerintahan

KRIMINALITAS – Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyatakan banding setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepadanya. Sanksi tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang belakangan menyita perhatian publik. Pengajuan banding itu disampaikan setelah putusan sidang etik dibacakan. Langkah tersebut menjadi babak baru dalam penanganan perkara yang melibatkan perwira tinggi Polri itu. Kasus ini pun terus menjadi sorotan, baik di lingkungan kepolisian maupun masyarakat luas.

Kabar pengajuan banding tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Dalam keterangannya, Trunoyudo menjelaskan bahwa Eko Hadi Santoso secara resmi menyatakan keberatan atas putusan sidang etik. Pernyataan banding itu merupakan hak yang dimiliki setiap anggota Polri yang dijatuhi sanksi dalam sidang kode etik. Mekanisme tersebut telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Informasi itu disampaikan kepada awak media sebagai bagian dari keterbukaan penanganan perkara.

Dalam persidangan KKEP, majelis menjatuhkan sanksi berupa PTDH kepada Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut merupakan hukuman administratif paling berat yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi. Selain sanksi administratif tersebut, majelis juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Eko tergolong sebagai perbuatan tercela. Putusan itu menegaskan bahwa majelis menilai pelanggaran yang terjadi tidak sejalan dengan nilai-nilai dan etika profesi kepolisian. Putusan tersebut diambil setelah majelis memeriksa seluruh rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selama persidangan berlangsung, majelis KKEP menghadirkan sembilan orang saksi untuk memberikan keterangan. Para saksi tersebut dimintai penjelasan guna menggali fakta terkait dugaan penyadapan ilegal yang menjadi pokok perkara. Keterangan mereka menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi majelis dalam memutus perkara. Pemeriksaan saksi dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapan persidangan etik. Proses tersebut berlangsung untuk memastikan putusan diambil berdasarkan pembuktian yang memadai.

Di antara sembilan saksi yang dihadirkan, terdapat seorang saksi meringankan berinisial DR. Kehadiran saksi meringankan tersebut merupakan bagian dari hak terduga pelanggar untuk mengajukan pembelaan. Keterangan saksi tersebut diharapkan dapat memberikan sudut pandang lain bagi majelis dalam menilai perkara. Meski demikian, majelis pada akhirnya tetap menjatuhkan sanksi PTDH setelah mempertimbangkan seluruh keterangan dan alat bukti. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh pihak diberi ruang yang sama untuk menyampaikan keterangan.

Dengan adanya pernyataan banding, putusan sidang KKEP terhadap Eko Hadi Santoso belum berkekuatan hukum tetap. Perkara tersebut akan diperiksa kembali melalui mekanisme banding yang tersedia dalam sistem peradilan etik Polri. Komisi banding nantinya akan menelaah kembali putusan dan pertimbangan yang melatarbelakanginya. Selama proses tersebut berjalan, status putusan masih menunggu hasil pemeriksaan di tingkat banding. Publik pun menanti keputusan akhir yang akan diambil dalam perkara ini.

Perkara ini bukan satu-satunya yang berujung pada sanksi berat. Sebelumnya, Ahrie Sonta juga menerima putusan PTDH dalam rangkaian kasus yang sama. Sama halnya dengan Eko, Ahrie Sonta turut menyatakan banding atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Dua pengajuan banding tersebut menunjukkan bahwa para pihak yang dijatuhi sanksi menggunakan hak hukum yang tersedia. Perkembangan ini menambah perhatian publik terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dinilai sebagai perkara yang sangat serius karena menyangkut keamanan dan kehormatan kepala negara. Karena itu, penanganannya mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak berharap proses etik dan hukum berjalan transparan serta akuntabel. Keterbukaan informasi dinilai penting agar publik memperoleh kejelasan atas duduk perkara yang sebenarnya. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri turut dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini.

Sanksi PTDH terhadap perwira tinggi Polri juga dipandang sebagai wujud ketegasan institusi dalam menegakkan disiplin dan kode etik. Polri menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan anggota, siapa pun pangkat dan jabatannya, akan diproses sesuai aturan. Ketegasan tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, hak untuk membela diri melalui banding tetap dihormati sebagai bagian dari proses yang adil. Keseimbangan antara ketegasan dan keadilan prosedural menjadi hal penting dalam penanganan perkara ini.

Hingga berita ini disusun, proses banding terhadap putusan sidang etik tersebut masih berjalan dan belum ada putusan akhir. Masyarakat diimbau menunggu hasil proses yang berlaku tanpa berspekulasi terhadap hal-hal yang belum terkonfirmasi. Perkembangan lebih lanjut terkait perkara dugaan penyadapan ilegal ini akan terus dipantau oleh publik dan media. Polri diharapkan terus menyampaikan informasi secara terbuka agar tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat. Hasil akhir dari proses banding ini akan menjadi penentu kelanjutan nasib para pihak yang terlibat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *