KEMENHUB – Pemerintah menyiapkan stimulus untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan tersebut diharapkan membuat masyarakat dapat bepergian menggunakan transportasi udara dengan biaya yang lebih terjangkau. Melalui stimulus ini, harga tiket pesawat diproyeksikan turun sekitar 11–12 persen. Informasi tersebut disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam keterangan resminya. Kebijakan itu menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyambut lonjakan mobilitas masyarakat pada akhir tahun.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa stimulus tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang hendak melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Menurutnya, periode libur akhir tahun selalu diiringi peningkatan kebutuhan perjalanan, baik untuk berlibur maupun berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu hadir dengan kebijakan yang meringankan beban biaya transportasi. Keterangan tersebut dikutip pada Rabu (28/10/2026). Lukman berharap kebijakan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Lukman menyampaikan bahwa harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun sekitar 11–12 persen melalui kebijakan tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besaran penurunan harga dapat berbeda-beda untuk setiap penumpang. Perbedaan itu bergantung pada rute penerbangan, jadwal keberangkatan, komponen tarif, serta ketersediaan kursi. Dengan demikian, angka 11–12 persen tersebut merupakan proyeksi dan bukan nilai pasti yang berlaku sama untuk semua tiket. Masyarakat diimbau memeriksa harga akhir pada saat melakukan pemesanan.
Menurut Lukman, stimulus tersebut diberikan melalui dua kebijakan utama. Kebijakan pertama berkaitan dengan pajak, sedangkan kebijakan kedua berkaitan dengan biaya pelayanan kebandarudaraan. Kedua kebijakan itu dirancang saling melengkapi agar dampak penurunan harga tiket dapat lebih terasa. Skema tersebut juga diharapkan tidak membebani maskapai maupun pengelola bandara secara berlebihan. Pemerintah menilai pendekatan ini sebagai cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
Pada kebijakan pertama, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Artinya, penumpang tidak perlu membayar komponen PPN tersebut pada saat membeli tiket. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026. Penanggungan PPN oleh pemerintah menjadi faktor utama yang mendorong proyeksi penurunan harga tiket sekitar 11 persen. Cakupan kebijakan ini terbatas pada penerbangan domestik dengan kelas ekonomi.
Pada kebijakan kedua, pemerintah memberikan potongan sebesar 50 persen untuk sejumlah biaya pelayanan kebandarudaraan. Potongan tersebut mencakup Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC). Selain itu, potongan juga berlaku untuk Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Kedua komponen biaya itu merupakan bagian dari struktur tarif yang selama ini turut memengaruhi harga akhir tiket pesawat. Pemangkasan separuh dari biaya tersebut diharapkan dapat menambah ruang penurunan harga.
Potongan biaya pelayanan kebandarudaraan itu berlaku di bandara yang dikelola oleh badan usaha bandar udara dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pengelola bandara di berbagai daerah. Keterlibatan para pengelola tersebut dinilai penting agar manfaat stimulus dapat dirasakan di banyak rute penerbangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha bandar udara pun menjadi kunci pelaksanaan kebijakan. Kemenhub berharap seluruh pihak dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik.
Stimulus tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat selama periode libur Nataru. Harga tiket yang lebih terjangkau dinilai dapat membuat lebih banyak masyarakat memilih transportasi udara untuk bepergian. Peningkatan mobilitas tersebut juga diharapkan memberi dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, dan usaha kecil di berbagai daerah tujuan. Selain itu, distribusi perjalanan melalui moda udara dapat membantu mengurangi kepadatan di jalur darat saat puncak libur. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian pada akhir tahun.
Masyarakat yang berencana bepergian pada masa Nataru diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan memantau informasi resmi terkait penerapan stimulus tersebut. Pemesanan tiket yang dilakukan lebih awal dinilai dapat memberi pilihan jadwal dan ketersediaan kursi yang lebih baik. Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada penumpang. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan stimulus berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan dukungan semua pihak, perjalanan udara selama libur akhir tahun diharapkan dapat berlangsung lebih terjangkau, aman, dan nyaman.