WARTAWAN24.COM – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Ia memastikan bahwa stok BBM di wilayah Sumatera Utara secara umum masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat yang selama beberapa hari terakhir harus mengantre panjang demi mendapatkan bahan bakar. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekosongan pasokan, melainkan hambatan pada proses distribusi. Penjelasan tersebut disampaikan Bobby setibanya di depan awak media usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait.
Rapat koordinasi mengenai distribusi BBM tersebut digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, pada Selasa (14/7/2026). Pertemuan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Pertamina, guna membahas akar masalah dari kelangkaan BBM yang meresahkan masyarakat. Lokasi rapat yang berada di pusat pemerintahan provinsi menunjukkan bahwa persoalan ini mendapat perhatian tinggi dari jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan langsung oleh Bobby kepada wartawan yang telah menunggu di lokasi. Momen ini menjadi salah satu titik penting dalam upaya pemerintah menjelaskan duduk persoalan secara terbuka kepada publik.
Berdasarkan penjelasan yang diterima dari pihak Pertamina, Bobby menegaskan bahwa persoalan utama berada pada tahap distribusi dari depot menuju SPBU, bukan pada ketersediaan stok itu sendiri. Penjelasan ini penting untuk meluruskan persepsi masyarakat yang sempat menduga telah terjadi kelangkaan pasokan BBM secara menyeluruh. Menurut Bobby, kendala distribusi tersebut dipicu oleh berkurangnya jumlah pengemudi truk pengangkut BBM secara signifikan. Ia menyebut bahwa informasi yang diterimanya menunjukkan adanya pemberhentian massal terhadap para sopir yang bertugas mengantarkan BBM ke SPBU. Akibatnya, armada pengangkut BBM tidak dapat beroperasi secara normal seperti biasanya.
Persoalan pemberhentian massal sopir truk BBM ini disebut berkaitan dengan masalah internal antara pihak Pertamina dan para pengemudi yang bertugas mengantarkan bahan bakar. Bobby menjelaskan bahwa kondisi tersebut turut berdampak signifikan terhadap kelancaran distribusi BBM ke berbagai SPBU di wilayah Sumatera Utara. Situasi ini pada akhirnya memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU selama tiga hari terakhir. Banyak pengendara harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar bagi kendaraan mereka. Salah satu contoh nyata dialami seorang sopir truk sayur asal Berastagi, Kabupaten Karo, yang harus mengantre hingga enam jam demi memperoleh BBM.
Menyikapi situasi yang semakin mendesak tersebut, Bobby Nasution mengambil langkah cepat dengan menggandeng TNI dan Polri untuk turun langsung membantu proses distribusi BBM. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama aparat keamanan telah menyiapkan pengemudi cadangan guna mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para sopir yang diberhentikan. Langkah darurat ini diambil sembari menunggu Pertamina menuntaskan proses perekrutan sopir pengganti yang baru. Bobby menegaskan bahwa personel gabungan telah disiagakan penuh sejak malam usai rapat koordinasi digelar. Ia menambahkan bahwa jumlah personel yang dikerahkan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang disampaikan oleh pihak Pertamina di lapangan.
Bobby menjelaskan bahwa koordinasi lintas lembaga telah dilakukan secara intensif antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pertamina, TNI, dan Polri. Ia menegaskan pihaknya telah menyiapkan pengemudi dari unsur TNI/Polri sebagai langkah antisipatif untuk membantu kelancaran distribusi. Selain berperan sebagai pengemudi pengganti sementara, personel TNI dan Polri juga disiapkan untuk mengamankan armada pengangkut BBM apabila dibutuhkan. Bobby menyampaikan bahwa pihaknya tinggal menunggu kepastian jumlah personel yang diperlukan sesuai kebutuhan yang disampaikan oleh Pertamina. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan distribusi BBM ke seluruh SPBU di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby turut menyampaikan kritik terhadap lambannya komunikasi Pertamina terkait persoalan internal yang berdampak pada masyarakat luas. Ia menyayangkan sikap Pertamina yang dinilai terlambat menginformasikan masalah tersebut kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, apabila koordinasi dilakukan sejak awal, dampak buruk yang dirasakan masyarakat dapat diantisipasi dengan lebih cepat dan tepat. Ia menekankan bahwa persoalan internal sebuah perusahaan tidak seharusnya sampai mengorbankan kepentingan hidup orang banyak. Pernyataan ini menjadi teguran tegas sekaligus pengingat pentingnya transparansi antara badan usaha dan pemerintah daerah.
Bobby juga meminta agar Pertamina lebih kooperatif dan terbuka dalam menghadapi situasi krisis serupa di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya informasi awal disampaikan sejak dini agar pemerintah dapat segera memberikan dukungan yang diperlukan. Menurutnya, penanganan yang reaktif setelah masalah membesar hanya akan memperlambat proses pemulihan layanan kepada masyarakat. Ia berharap ke depan komunikasi antara Pertamina dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Sikap proaktif semacam ini dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang dan merugikan masyarakat luas.
Dari sisi Pertamina, penjelasan berbeda turut disampaikan terkait penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Medan. Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyebut antrean tersebut dipicu oleh meningkatnya kebutuhan BBM masyarakat selama periode libur sekolah. Ia menjelaskan bahwa optimalisasi distribusi menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran BBM di tengah tingginya permintaan tersebut. Pertamina disebut terus melakukan penyesuaian pola penyaluran dengan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang benar-benar membutuhkan pasokan tambahan. Penjelasan ini menunjukkan adanya sudut pandang yang sedikit berbeda antara pemerintah daerah dan pihak Pertamina mengenai akar persoalan yang terjadi.
Untuk memperkuat kapasitas distribusi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan telah menambah lima belas unit mobil tangki guna mempercepat penyaluran BBM ke berbagai SPBU. Selain penambahan armada, Pertamina juga menambah tiga puluh awak mobil tangki untuk mendukung kelancaran distribusi dari Fuel Terminal Medan ke SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap tingginya kebutuhan bahan bakar masyarakat yang terus meningkat. Pertamina menegaskan pemantauan terhadap kondisi stok di seluruh Fuel Terminal dan SPBU terus dilakukan secara intensif. Upaya ini bertujuan memastikan distribusi BBM dapat kembali berjalan optimal dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedy Jaminsyah Putra Harahap, turut memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan persoalan ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara untuk mempercepat normalisasi distribusi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta agar distribusi BBM, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera kembali normal di seluruh SPBU. Menurutnya, kendala utama yang terjadi bersumber dari persoalan pembenahan manajemen sopir armada di sejumlah vendor resmi. Ia menegaskan bahwa dari sisi ketersediaan stok, kondisi BBM di wilayah Sumatera Utara sebenarnya dalam keadaan aman.
Dedy menambahkan bahwa Gubernur Bobby telah menargetkan agar distribusi BBM dapat kembali normal dalam waktu dua hari sejak rapat koordinasi digelar. Ia menyebut Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk mengupayakan normalisasi tersebut secepat mungkin sesuai arahan yang diberikan. Persoalan yang terjadi di internal Pertamina bersama vendor terkait diminta untuk segera diselesaikan tanpa berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan manajerial semacam ini. Penegasan ini menjadi bentuk desakan pemerintah provinsi agar penyelesaian masalah distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
Dampak dari antrean panjang BBM ini turut dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Medan. Sejumlah ruas jalan menuju SPBU dilaporkan mengalami kepadatan akibat antrean kendaraan yang mengular hingga menutup akses menuju toko-toko di sekitarnya. Kondisi ini membuat aktivitas perdagangan warga menjadi terganggu selama beberapa hari terakhir. Situasi tersebut turut menjadi perhatian sejumlah pihak yang mendesak agar Pertamina segera memulihkan kelancaran pasokan BBM di SPBU-SPBU Kota Medan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM bukan hanya menyangkut aspek teknis semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat.
Hingga penjelasan terbaru disampaikan, belum ada kesimpulan resmi yang secara definitif menetapkan satu penyebab tunggal dari antrean BBM di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak Pertamina masih menyampaikan penjelasan yang sedikit berbeda mengenai faktor dominan yang memicu terganggunya distribusi. Meski demikian, kedua belah pihak sepakat bahwa stok BBM secara umum masih tersedia dan yang menjadi kendala utama adalah proses penyalurannya. Koordinasi lintas lembaga antara pemerintah, Pertamina, TNI, dan Polri terus diintensifkan guna mempercepat pemulihan layanan kepada masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek sekaligus pembelajaran penting bagi penanganan persoalan serupa di masa mendatang.
Pelibatan TNI dan Polri dalam distribusi BBM di Kota Medan menjadi langkah konkret pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat akan bahan bakar. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan krisis distribusi tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi lintas instansi secara cepat dan terukur. Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap manajemen distribusi BBM dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Transparansi komunikasi antara Pertamina dan pemerintah daerah juga menjadi kunci utama agar penanganan krisis dapat berjalan lebih responsif. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, masyarakat Kota Medan diharapkan dapat kembali memperoleh akses BBM secara normal dalam waktu dekat.