KOTA MEDAN – Pemerintah Kota Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kebijakan baru terkait penanganan korban kejahatan jalanan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi menerbitkan Peraturan Wali Kota atau Perwal Nomor 26 Tahun 2026 yang menjamin biaya pengobatan korban kejahatan jalanan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mencakup korban begal, pencurian dengan kekerasan, maupun tindak kriminal jalanan lainnya. Seluruh pembiayaan pengobatan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan pemulihan korban kejahatan. Pemerintah berharap masyarakat merasa lebih terlindungi dengan hadirnya kebijakan tersebut.
Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Rico Waas saat menjenguk seorang korban begal bernama Timoria Sitorus yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Rico melihat langsung kondisi korban sekaligus memastikan penanganan medis berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin korban kejahatan mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, keselamatan warga menjadi tanggung jawab bersama yang harus diperhatikan secara serius. Pemerintah Kota Medan ingin memastikan korban mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal.
Rico Waas mengatakan banyak korban kejahatan jalanan mengalami trauma fisik maupun mental setelah menjadi sasaran aksi kriminal. Selain kehilangan harta benda, tidak sedikit korban yang harus menjalani operasi dan perawatan intensif dengan biaya besar. Kondisi itu sering kali menjadi beban tambahan bagi keluarga korban. Oleh sebab itu, Pemko Medan mengambil langkah cepat dengan menerbitkan regulasi khusus terkait jaminan biaya pengobatan. Pemerintah ingin memastikan korban dapat fokus menjalani pemulihan tanpa memikirkan biaya rumah sakit. Langkah tersebut juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa korban kejahatan jalanan yang memenuhi syarat akan mendapatkan pembiayaan pengobatan sepenuhnya dari APBD Kota Medan. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan rumah sakit dan aparat penegak hukum terkait proses administrasi penanganan korban. Dengan adanya sistem yang jelas, korban diharapkan bisa segera mendapatkan pelayanan medis tanpa hambatan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam bidang pelayanan publik dan kemanusiaan. Pemerintah ingin masyarakat merasakan kehadiran negara saat menghadapi situasi sulit.
Menurut Rico Waas, keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, selain memperkuat upaya pencegahan kriminalitas, pemerintah juga perlu memikirkan perlindungan terhadap korban kejahatan. Ia menilai korban tidak boleh dibiarkan menghadapi beban pengobatan sendirian setelah mengalami tindakan kriminal. Pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan biaya pengobatan, korban diharapkan dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas normal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan rasa aman di Kota Medan.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai langkah Pemko Medan sangat membantu korban yang sering kali mengalami kesulitan ekonomi setelah menjadi sasaran kejahatan jalanan. Tidak sedikit korban begal yang mengalami luka serius hingga membutuhkan perawatan jangka panjang. Dalam kondisi seperti itu, biaya pengobatan bisa menjadi beban berat bagi keluarga korban. Karena itu, kehadiran pemerintah melalui pembiayaan APBD dianggap sebagai solusi yang sangat dibutuhkan. Kebijakan ini juga dinilai menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat.
Selain memberikan jaminan pengobatan, Pemerintah Kota Medan juga terus berupaya menekan angka kriminalitas di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan melalui koordinasi bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya. Pemerintah berharap upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan dapat berjalan lebih maksimal. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Rico Waas menegaskan bahwa penanganan keamanan tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan korban. Pendekatan tersebut dianggap penting dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Kasus begal dan kejahatan jalanan memang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah perkotaan, termasuk Kota Medan. Aksi kriminal tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga sering menimbulkan korban luka serius. Bahkan dalam beberapa kasus, korban harus menjalani operasi dan perawatan intensif akibat kekerasan yang dialami. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui Perwal Nomor 26 Tahun 2026, Pemko Medan ingin memastikan korban mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara cepat dan layak. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk perlindungan sosial yang efektif.
Dalam kunjungannya ke rumah sakit, Rico Waas juga memberikan semangat kepada Timoria Sitorus agar tetap kuat menjalani proses pemulihan. Ia meminta pihak rumah sakit memberikan pelayanan terbaik kepada korban tanpa mempersulit administrasi pengobatan. Pemerintah daerah akan memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung sesuai aturan yang berlaku. Rico juga berharap korban dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kehadiran wali kota di rumah sakit dinilai sebagai bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar.
Pemko Medan menilai kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap warga. Pemerintah ingin memastikan setiap masyarakat mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban tindak kriminal. Selain itu, regulasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rico Waas berharap langkah tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi korban kejahatan jalanan. Pemerintah daerah akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar berjalan tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Warga diminta lebih waspada saat beraktivitas di jalan serta segera melaporkan tindakan mencurigakan kepada aparat berwenang. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan dinilai penting dalam menekan angka kriminalitas. Pemerintah percaya keamanan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, potensi tindak kejahatan dapat diminimalisasi. Pemko Medan berharap situasi keamanan kota semakin kondusif ke depannya.
Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2026 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berinovasi dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam situasi tertentu, korban kejahatan sering kali membutuhkan bantuan cepat dan konkret dari pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan pembiayaan pengobatan melalui APBD dinilai sebagai langkah yang tepat. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak merasa sendirian ketika menghadapi musibah akibat tindak kriminal. Selain membantu pemulihan korban, kebijakan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan warga.
Banyak pihak berharap kebijakan serupa dapat diterapkan di daerah lain sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan jalanan. Penanganan korban yang cepat dan manusiawi dianggap sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Pemerintah daerah dinilai perlu hadir secara nyata dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Kebijakan Pemko Medan ini dinilai menjadi salah satu contoh langkah progresif dalam pelayanan publik. Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga diharapkan memperhatikan aspek perlindungan sosial masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan warga dapat terjaga secara menyeluruh.
Rico Waas menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan akan terus memperkuat program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga. Ia berharap Perwal Nomor 26 Tahun 2026 dapat membantu korban kejahatan memperoleh hak pelayanan kesehatan secara cepat dan layak. Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan aturan tersebut agar berjalan efektif di lapangan. Jika diperlukan, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan akan dilakukan demi kepentingan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis dan responsif.
Melalui kebijakan baru ini, Pemko Medan ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dalam berbagai situasi. Korban kejahatan jalanan kini tidak perlu lagi khawatir mengenai biaya pengobatan setelah mengalami tindakan kriminal. Pemerintah daerah memastikan seluruh proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan APBD, korban dapat fokus menjalani pemulihan kesehatan tanpa terbebani biaya rumah sakit. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemko Medan berkomitmen terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan keselamatan warga.