WARTAWAN24.COM – Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memiliki janji politik yang belum ditepati terkait pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Pernyataan ini disampaikan Ma’ruf saat membuka acara Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Senin (26/5/2025).
“Presiden sudah menyampaikan kepada saya bahwa beliau masih memiliki utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” kata Ma’ruf Amin di hadapan para peserta forum. Ungkapan ini secara halus mengingatkan Prabowo tentang komitmen yang pernah disepakati namun belum direalisasikan.
Janji pembentukan badan khusus tersebut merupakan salah satu poin penting dalam pembahasan kebijakan ekonomi syariah selama masa pemerintahan sebelumnya. Ma’ruf Amin, yang dikenal sebagai ulama sekaligus pakar ekonomi syariah, telah lama mendorong percepatan pembentukan lembaga ini untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia.
Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, pertumbuhan sektor ini dinilai masih belum optimal karena kurangnya koordinasi dan payung hukum yang kuat. Badan Pengembangan Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut.
Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa badan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi syariah, mulai dari perbankan, keuangan, hingga industri halal. “Dengan adanya lembaga khusus, pengembangan ekonomi syariah akan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa hal ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
Meskipun belum terbentuk, ide pembentukan badan ini sebenarnya telah muncul sejak masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Namun, prosesnya terhambat oleh berbagai faktor, termasuk perubahan prioritas kebijakan dan dinamika politik. Kini, dengan pernyataan terbaru Ma’ruf Amin, isu ini kembali mencuat dan menjadi perhatian publik.
Beberapa pengamat politik melihat pernyataan Ma’ruf Amin sebagai bentuk komunikasi politik yang halus kepada Presiden Prabowo Subianto. “Ini adalah cara beliau mengingatkan sekaligus mendorong Presiden untuk segera merealisasikan janjinya,” kata salah seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ma’ruf Amin tersebut. Namun, sumber dalam pemerintahan menyebutkan bahwa pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah memang sedang dalam pembahasan serius dan akan segera diwujudkan dalam waktu dekat.
Forum ISF 2025 sendiri menjadi ajang strategis untuk mendiskusikan masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku bisnis, akademisi, dan regulator. Pembahasan mengenai badan khusus ini pun menjadi salah satu topik utama dalam forum tersebut.
Para peserta ISF 2025 menyambut baik gagasan pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Mereka berharap lembaga ini dapat menjadi motor penggerak untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan instansi tanpa koordinasi yang solid.
Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam mewujudkan badan ini. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memajukan ekonomi syariah,” tegasnya. Ia optimistis bahwa dengan komitmen kuat, Indonesia dapat menjadi pemain utama di kancah ekonomi syariah dunia.
Sementara itu, kalangan bisnis syariah menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah jika badan ini benar-benar terbentuk. “Kami siap mendukung penuh inisiatif ini karena akan membawa dampak positif bagi industri halal nasional,” ujar perwakilan dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia.
Meski belum ada kepastian waktu realisasinya, desakan Ma’ruf Amin ini dinilai penting untuk menjaga momentum pengembangan ekonomi syariah. Beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah memiliki lembaga serupa yang berperan besar dalam memajukan ekonomi syariah di negaranya.
Sebagai penutup, Ma’ruf Amin berpesan agar komitmen pembentukan badan ini tidak hanya sekadar wacana. “Janji ini adalah amanah untuk umat dan bangsa. Saya yakin Presiden Prabowo akan segera mewujudkannya,” pungkasnya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu tokoh penggerak ekonomi syariah di Indonesia.
Dengan semakin mengemukanya isu ini, publik kini menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintahan Prabowo Subianto. Realisasi pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah akan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.