WARTAWAN24.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah melalui revitalisasi Sekolah Rakyat di Kota Padangsidimpuan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut. Menurutnya, OPD tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus terjun langsung memberikan dukungan sesuai bidang tugas masing-masing.
“Revitalisasi Sekolah Rakyat adalah gerakan bersama. Ini bukan hanya tugas Dinas Pendidikan, melainkan seluruh OPD harus berperan agar cita-cita menjadikan Sumut sebagai pusat percontohan pendidikan gratis tercapai,” ujar Togap saat memimpin rapat tindak lanjut revitalisasi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (15/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil. Suasana diskusi berlangsung dinamis dengan banyak masukan yang disampaikan untuk memperkuat konsep Sekolah Rakyat.
Program ini diarahkan untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemprov ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Pendidikan di Sekolah Rakyat akan diberikan secara gratis dengan fasilitas yang memadai.
Selain fasilitas belajar mengajar, Sekolah Rakyat juga direncanakan memiliki program pendampingan gizi, kesehatan, hingga pengembangan keterampilan. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga bekal hidup yang lebih menyeluruh.
Togap menyebutkan bahwa revitalisasi Sekolah Rakyat di Padangsidimpuan akan menjadi proyek percontohan. Jika berhasil, pola yang sama akan direplikasi ke kabupaten/kota lain di Sumut. “Kami ingin Padangsidimpuan menjadi pionir, dan setelah itu menyebar ke daerah lain,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan Sumut diminta menyusun kurikulum yang adaptif, berbasis kebutuhan lokal, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Sementara Dinas Kesehatan akan menyiapkan layanan kesehatan dasar bagi para siswa.
Tidak ketinggalan, Dinas Sosial juga mendapat peran untuk memastikan data keluarga miskin penerima manfaat tepat sasaran. Transparansi data menjadi kunci agar tidak ada anak dari keluarga rentan yang terlewatkan.
Sejumlah akademisi dan pemerhati pendidikan yang turut hadir menyambut positif gagasan ini. Menurut mereka, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Salah satunya adalah soal pendanaan dan keberlanjutan program. Untuk itu, Pemprov membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga donor agar revitalisasi ini dapat berjalan maksimal.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga dianggap sangat penting. Masyarakat sekitar diharapkan ikut mengawasi dan mendukung agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi milik bersama, bukan sekadar proyek pemerintah semata.
Togap menambahkan bahwa Gubernur Sumut Bobby Nasution juga memberi arahan khusus agar program ini dikebut. Bobby ingin agar revitalisasi segera berjalan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh anak-anak di Padangsidimpuan.
Rencananya, pembangunan tahap awal akan dimulai pada akhir 2025, dengan target sekolah bisa beroperasi penuh pada pertengahan 2026. Pemprov optimistis target ini bisa dicapai dengan kerja sama semua pihak.
Dengan adanya revitalisasi Sekolah Rakyat, Pemprov Sumut berharap tidak ada lagi anak di Sumatera Utara yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Program ini diharapkan menjadi warisan positif bagi generasi mendatang.