WARTAWAN24.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan layanan kesehatan di provinsi ini akan lebih mudah diakses masyarakat. Mulai 1 Oktober 2025, seluruh warga Sumut bisa berobat di fasilitas kesehatan (faskes) maupun rumah sakit hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang lebih cepat dua tahun dari target nasional. Dengan UHC, warga tidak perlu lagi khawatir terkendala biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Bobby menjelaskan, program ini lahir dari komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan untuk memastikan semua masyarakat terlindungi tanpa terkecuali. Dengan begitu, kesenjangan layanan kesehatan dapat ditekan dan akses kesehatan bisa lebih merata.
“Sejak 1 Oktober 2025, masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan di faskes maupun rumah sakit. Tidak ada alasan lagi masyarakat kesulitan mengakses layanan,” tegas Bobby saat memberikan keterangan di Medan, Rabu (10/9/2025).
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Bobby meminta seluruh perangkat daerah berkoordinasi intensif dengan rumah sakit, puskesmas, dan pihak BPJS Kesehatan. Menurutnya, sinergi sangat penting agar tidak terjadi hambatan teknis di lapangan.
Pemerintah provinsi juga menekankan agar pelayanan di daerah terpencil maupun kepulauan tetap mendapat perhatian serius. “Warga yang tinggal jauh dari pusat kota juga harus merasakan manfaat yang sama, karena kesehatan adalah hak seluruh warga,” tambah Bobby.
Program UHC berbasis KTP ini disambut positif oleh masyarakat. Banyak warga menilai langkah ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki jaminan kesehatan.
Di sisi lain, sejumlah tenaga medis menyambut baik program ini namun juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas layanan. Rumah sakit dan faskes perlu menambah tenaga kesehatan serta fasilitas agar lonjakan pasien tidak mengganggu kualitas pelayanan.
Bobby mengaku sudah mengantisipasi hal tersebut. Pemprov Sumut, katanya, tengah menyiapkan dukungan tambahan baik dari sisi anggaran maupun rekrutmen tenaga medis baru.
Selain itu, Bobby juga menekankan transparansi dalam penggunaan anggaran kesehatan. Ia meminta agar setiap rupiah dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan disalahgunakan.
“Kalau kita ingin Sumut sehat, harus dimulai dari tata kelola yang bersih. Karena itu, Inspektorat dan lembaga pengawas lain akan ikut mengawal program ini,” ujar Bobby.
Pemerintah provinsi juga akan memperluas kampanye kesehatan masyarakat. Edukasi soal pencegahan penyakit, gizi seimbang, dan pola hidup sehat akan terus digalakkan agar program UHC tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan.
Dengan adanya UHC berbasis KTP, Bobby berharap masyarakat bisa lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ia menyebut kesehatan sebagai pondasi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.
“Kalau rakyat sehat, mereka bisa bekerja, belajar, dan berkontribusi untuk daerah. Jadi, investasi terbesar kita adalah memastikan seluruh warga punya akses kesehatan yang layak,” tutup Bobby.
Langkah Pemprov Sumut ini dinilai sebagai lompatan besar dalam sejarah pelayanan kesehatan di daerah. Dengan hanya berbekal KTP, jutaan warga kini bisa mendapatkan layanan medis yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau, menandai era baru sistem kesehatan inklusif di Sumatera Utara.