
WARTAWAN24.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang beredar mengenai rencana rotasi sejumlah kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Menurutnya, memang ada rencana untuk memindahkan beberapa pejabat dari kabupaten/kota ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, meskipun ia belum merinci nama-nama pejabat yang dimaksud.
“Saat ini memang ada beberapa kepala dinas dari kabupaten/kota yang akan ditarik ke Pemprov Sumut,” ujar Bobby Nasution dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025). Namun, ia menegaskan bahwa informasi mengenai nama-nama pejabat yang akan dipindahkan belum dapat diumumkan secara resmi.
Bobby Nasution tampak tidak ingin terburu-buru memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia bahkan menyindir pihak-pihak yang sudah berspekulasi tentang nama-nama pejabat yang akan dipindahkan. “Sok tahu, orang belum ada (info nama-nama kadis Pemko yang akan ditarik ke Pemprov),” ujarnya dengan nada tegas.
Isu rotasi pejabat ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan birokrat dan masyarakat Sumut dalam beberapa hari terakhir. Beredar kabar bahwa sejumlah kepala dinas di Pemko Medan akan dipromosikan atau dipindahkan ke posisi strategis di lingkungan Pemprov Sumut. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian resmi dari pihak pemerintah.
Gubernur Sumut menegaskan bahwa proses rotasi pejabat merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Menurutnya, pemindahan pejabat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. “Ini bagian dari dinamika birokrasi yang sehat,” jelas Bobby.
Meski demikian, Bobby Nasution meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi. “Tunggu saja, nanti akan jelas siapa-siapa pejabat Pemko Medan yang akan dilantik,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa setiap keputusan rotasi pejabat telah melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sumber internal di Pemprov Sumut mengungkapkan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan efektivitas kerja. Beberapa kepala dinas di Pemko Medan dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis di tingkat provinsi.
Namun, isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagian mendukung rotasi sebagai bentuk pengembangan karir, sementara yang lain khawatir akan terjadi ketidakstabilan jika pergantian pejabat dilakukan terlalu sering.
Wali Kota Medan, Muhammad Afifuddin, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemindahan pejabat ini. Namun, sumber dari internal Pemko Medan menyebutkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah nama pengganti jika rotasi benar-benar terjadi.
Analis kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa rotasi pejabat seharusnya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi. “Jangan sampai rotasi hanya menjadi ajang perpindahan kursi tanpa mempertimbangkan kualitas SDM,” ujarnya.
Masyarakat Sumut pun menaruh harapan besar agar rotasi pejabat ini dapat membawa dampak positif bagi pelayanan publik. “Kami berharap pejabat yang dipindahkan benar-benar yang kompeten dan punya integritas,” ujar salah seorang warga Medan, Andi Saputra.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, menyatakan bahwa pihaknya akan memantau proses rotasi ini. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan rotasi dilakukan secara objektif dan tidak ada unsur KKN di dalamnya,” tegasnya.
Bobby Nasution kembali menegaskan bahwa semua proses rotasi pejabat akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Ia juga memastikan bahwa pengumuman resmi akan segera dilakukan setelah semua tahapan administratif selesai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelantikan atau nama-nama pejabat yang akan dipindahkan. Masyarakat dan insan birokrasi di Sumut pun diminta untuk tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya.
Sebagai penutup, Bobby Nasution berpesan agar semua pihak tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang berjalan. “Kami akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kemajuan Sumatera Utara,” pungkasnya.