Wartawan24.com — Sebuah insiden cekcok antara pengendara mobil dan juru parkir (jukir) terjadi di Jalan HM Yamin, Kota Medan, dan menjadi viral di media sosial. Kejadian ini dipicu oleh ketidaksepahaman soal stiker parkir berlangganan yang terpasang di kendaraan si pengendara, namun tetap dimintai uang parkir oleh jukir setempat.
Dalam video yang beredar luas, tampak seorang pria berbaju dinas jukir dengan tanda pengenal resmi beradu mulut dengan seorang pengemudi dari dalam mobil. Si pengemudi, yang merasa keberatan, merekam peristiwa itu sebagai bentuk dokumentasi atas dugaan pungutan yang dianggapnya tidak sesuai aturan.
Pengunggah video menyebutkan bahwa mobil pengendara tersebut sudah dilengkapi dengan stiker parkir berlangganan, lengkap dengan barcode yang seharusnya membebaskannya dari kewajiban membayar parkir harian di lokasi-lokasi tertentu di Medan. Namun, si jukir tetap bersikeras meminta sejumlah uang.
“Menurutnya di mobilnya sudah ada barcode tapi tetap diminta uang,” tulis akun yang mengunggah video tersebut, seperti dilihat pada Jumat (25/4/2025). Insiden ini langsung menarik perhatian banyak warganet, yang mempertanyakan efektivitas dan pengawasan program parkir berlangganan di Kota Medan.
Program parkir berlangganan di Medan sebenarnya bertujuan untuk mempermudah pengendara dalam mengakses fasilitas parkir tanpa harus membayar tunai di setiap titik. Cukup dengan membayar iuran tahunan, kendaraan diberi stiker khusus yang menandakan bahwa biaya parkir sudah termasuk dalam retribusi yang dibayarkan.
Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai harapan. Kasus cekcok ini memperlihatkan bahwa masih banyak jukir yang belum memahami atau mengakui keberadaan program ini. Akibatnya, ketegangan seperti yang terjadi di Jalan HM Yamin menjadi sulit dihindari.
Dinas Perhubungan Kota Medan, yang menaungi program parkir ini, mengaku akan mengevaluasi kembali sistem sosialisasi dan pengawasan terhadap jukir. “Kami akan menindaklanjuti laporan ini. Setiap jukir harus memahami aturan parkir berlangganan dan tidak boleh memaksa meminta bayaran kepada kendaraan berstiker,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Medan, Rizal Fahmi, saat dikonfirmasi.
Sementara itu, pengendara yang terlibat dalam insiden tersebut mengaku kecewa dengan perlakuan jukir tersebut. Ia berharap pemerintah kota dapat memberikan sanksi tegas kepada oknum jukir yang tidak menjalankan aturan dengan benar. “Kalau terus begini, buat apa bayar parkir berlangganan tiap tahun?” katanya.
Tak hanya pengendara, banyak warganet juga merasa geram melihat kejadian itu. Mereka menilai keberadaan jukir liar yang masih meminta uang parkir dari pemilik kendaraan berstiker adalah bentuk ketidakberesan dalam tata kelola parkir di Medan. Ada pula yang menyarankan agar Dishub lebih aktif melakukan patroli dan sidak di lapangan.
Sejumlah komentar di media sosial mendesak agar ada sistem yang lebih modern, misalnya dengan penggunaan alat pemindai barcode oleh jukir, agar bisa langsung memverifikasi kendaraan yang sudah berlangganan parkir. Dengan begitu, tidak ada lagi cekcok yang meresahkan seperti ini.
Menanggapi banyaknya keluhan, pihak berwenang berjanji akan memperbanyak sosialisasi kepada seluruh jukir resmi, serta memperjelas hak dan kewajiban pengendara dalam program parkir berlangganan. Dishub juga berencana menyiapkan jalur aduan cepat bagi pengendara yang mengalami masalah serupa.
Pakar transportasi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Haris Manalu, menilai insiden ini adalah cerminan perlunya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan parkir di kota-kota besar. “Jika tidak ditangani serius, ini akan merusak kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah,” ujarnya.
Kasus cekcok di Jalan HM Yamin ini seakan menjadi peringatan keras bagi Pemko Medan untuk memperbaiki sistem parkir, mulai dari pelatihan jukir hingga penggunaan teknologi yang lebih transparan dan akuntabel. Tanpa itu, ketegangan serupa sangat mungkin terus terulang di masa depan.
Sementara investigasi atas insiden ini masih berjalan, masyarakat berharap ke depan tidak ada lagi kejadian serupa. Mereka ingin merasa nyaman saat parkir, terutama bagi mereka yang sudah membayar kewajiban secara sah lewat sistem parkir berlangganan.
Dari kasus ini, jelas bahwa program sebaik apa pun tetap membutuhkan pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. Jika tidak, upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat akan sia-sia dihadang oleh ketidakpatuhan di lapangan.