Wartawan24.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menegaskan perlunya hukuman berat bagi aparat kepolisian yang terbukti terlibat dalam kasus pidana terhadap anak. Menurutnya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat mengingat mereka adalah penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam keterangannya pada Jumat (28/3), Selly menyatakan bahwa hukuman seumur hidup saja belum cukup bagi aparat yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak. Ia menegaskan bahwa hukuman maksimal harus diberikan agar bisa menimbulkan efek jera dan menjadi peringatan bagi aparat lainnya.
“Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Harus ada sanksi yang benar-benar memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” ujar Selly.
Ia menyoroti bahwa keterlibatan aparat dalam kejahatan terhadap anak bukan hanya merusak citra kepolisian, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku, maka dampaknya bisa sangat besar bagi sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia.
Menurut Selly, kasus kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Anak adalah kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.
Selain itu, ia juga mendesak adanya reformasi dalam sistem kepolisian agar aparat yang memiliki rekam jejak buruk dapat terdeteksi sejak dini. Menurutnya, seleksi dan pengawasan terhadap anggota kepolisian harus diperketat agar hanya mereka yang benar-benar memiliki integritas tinggi yang bisa bertugas sebagai penegak hukum.
“Kita harus memperketat sistem seleksi dan pengawasan di internal kepolisian. Jangan sampai ada oknum yang justru mencoreng institusi dan merugikan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi korban,” tegasnya.
Selly juga mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM, turut aktif dalam mengawasi kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang melibatkan aparat. Menurutnya, sinergi antar lembaga sangat penting dalam menangani kasus semacam ini agar tidak ada impunitas bagi pelaku.
Lebih lanjut, ia meminta agar setiap kasus yang melibatkan aparat kepolisian dalam kejahatan terhadap anak diusut secara transparan. Proses hukum yang jelas dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi pelaku hanya karena statusnya sebagai aparat negara.
“Jangan sampai kasus seperti ini ditutup-tutupi atau diselesaikan secara internal tanpa ada kejelasan hukum. Harus ada transparansi dalam prosesnya agar masyarakat percaya bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
Menurut data dari berbagai lembaga perlindungan anak, kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, ada dugaan keterlibatan oknum aparat yang seharusnya bertugas melindungi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPR dan berbagai lembaga terkait.
Selly juga menekankan pentingnya edukasi di kalangan aparat kepolisian tentang hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak. Menurutnya, pemahaman yang lebih dalam tentang isu perlindungan anak bisa membantu mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran di kemudian hari.
Selain memberikan sanksi berat kepada pelaku, ia juga mengusulkan adanya dukungan psikologis bagi korban anak yang mengalami trauma akibat kejahatan tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang layak.
Dengan adanya perhatian yang lebih serius terhadap kasus-kasus ini, Selly berharap agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan oleh aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dipulihkan melalui tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar hukum.
“Kita harus bergerak bersama dalam melindungi anak-anak kita. Mereka adalah masa depan bangsa yang harus dijaga dengan baik,” tutupnya.