WARTAWAN24.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, termasuk jika ada dugaan kasus yang melibatkan keluarga presiden. Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menghalangi proses hukum jika memang ada bukti yang kuat.
“Silakan saja kalau memang ada bukti yang jelas dan kuat secara hukum. Saya selalu menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan,” ujar Jokowi dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Pernyataan ini muncul setelah Hasto Kristiyanto menyoroti kinerja KPK yang menurutnya seharusnya lebih independen dan tidak pilih kasih dalam mengusut berbagai kasus korupsi. Namun, ironisnya, tak lama setelah pernyataannya itu, Hasto resmi ditahan oleh KPK terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Harun Masiku.
Kasus Harun Masiku, yang sempat menghilang selama bertahun-tahun, kembali mencuat setelah KPK menemukan sejumlah bukti baru terkait praktik suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Nama Hasto disebut-sebut berperan dalam memfasilitasi proses tersebut.
Penahanan Hasto membuat situasi politik semakin memanas. Banyak pihak mempertanyakan motif di balik pernyataannya yang meminta KPK memeriksa keluarga Jokowi, apakah itu murni bentuk dorongan transparansi atau sekadar pengalihan isu menjelang dirinya ditahan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan Hasto bisa jadi merupakan strategi politik untuk menggiring opini publik sebelum dirinya menghadapi kasus hukumnya sendiri. Namun, dengan respons Jokowi yang tegas dan terbuka, isu ini tampaknya tidak berdampak besar terhadap pemerintahan saat ini.
“Presiden sudah menyampaikan sikapnya dengan jelas. Jika ada bukti yang kuat, hukum harus berjalan. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak antikritik dan tidak akan melindungi siapa pun, termasuk keluarganya sendiri,” ujar seorang analis politik dari salah satu universitas di Jakarta.
Sementara itu, KPK menyatakan akan tetap bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penyelidikan. Lembaga antirasuah ini menegaskan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak mana pun dalam menuntaskan kasus korupsi.
“Fokus kami adalah pada bukti, bukan pada siapa yang berbicara atau membuat opini. Jika ada laporan yang valid, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar salah satu pejabat KPK kepada media.
Di sisi lain, penahanan Hasto juga memicu spekulasi terkait potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus Harun Masiku. Publik kini menantikan bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini dan apakah akan menyeret nama-nama besar lainnya.
Sikap Jokowi yang terbuka terhadap pemeriksaan keluarganya memberikan pesan bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bagi partai politik, kasus ini juga menjadi peringatan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan organisasi. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi harus nyata, bukan sekadar retorika politik belaka.
Publik berharap bahwa KPK akan terus bekerja secara profesional dan transparan, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Kasus-kasus besar seperti ini harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di masa depan.
Ke depan, akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kasus ini, serta apakah pernyataan Hasto terhadap keluarga Jokowi akan memiliki dampak lebih lanjut dalam dinamika politik nasional. Untuk saat ini, yang jelas, hukum harus tetap berjalan sesuai dengan bukti yang ada, tanpa intervensi dari pihak mana pun.