Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, pada hari Rabu, mengumumkan pembentukan dua desk baru yang bertujuan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan dana dan proyek-proyek strategis nasional. Dalam upaya ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan untuk memberikan dukungan dalam hal pengawasan dan pencegahan korupsi.
Menurut Budi Gunawan, kedua desk ini dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara agar tidak terjadi penyimpangan dan pemborosan. Desk pertama akan berfokus pada pengawasan aliran dana kepada daerah-daerah, sementara desk kedua bertugas untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan strategis yang menggunakan dana besar.
“Kami ingin memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan dapat digunakan dengan efisien, dan seluruh proyek besar yang digarap pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa penyalahgunaan anggaran,” ujar Budi Gunawan.
Salah satu langkah penting dalam pembentukan desk ini adalah melibatkan KPK untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan lebih mendalam. KPK akan turun langsung bersama tim dari Kementerian Polhukam untuk memastikan proses distribusi dana dan proyek besar berjalan dengan transparan.
“KPK akan menjadi mitra penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana atau pelaksanaan proyek bisa terhindar dari praktik korupsi. Kami berharap sinergi ini akan mempercepat upaya kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan,” jelas Budi Gunawan.
Desk pertama yang dibentuk akan mengawasi distribusi dana ke daerah-daerah, khususnya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program pemberdayaan masyarakat. Desk ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat sampai kepada penerima yang tepat dan digunakan sesuai dengan tujuannya.
“Pengawasan ini penting agar dana yang dikucurkan ke daerah tidak disalahgunakan. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan porsi yang adil dan dapat mengelola dana tersebut dengan akuntabilitas yang tinggi,” lanjut Budi Gunawan.
Desk kedua akan mengawasi berbagai proyek besar yang dikerjakan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan sektor-sektor strategis lainnya. Pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini tidak mengalami pemborosan atau terhambat oleh masalah hukum.
“Proyek-proyek ini sangat penting bagi pembangunan negara. Karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat agar pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Walau begitu, Budi Gunawan mengakui bahwa tantangan terbesar dalam mengelola dana dan proyek besar adalah mengatasi potensi korupsi dan penyimpangan. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara semua pihak, termasuk aparat hukum dan masyarakat, untuk mengawasi proses ini.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Kami juga mengajak masyarakat dan lembaga lain untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya program-program pemerintah,” ungkap Budi Gunawan.
Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik inisiatif ini dan siap berkolaborasi dengan Menko Polkam dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek strategis. KPK, menurut Firli, akan berfokus pada pencegahan praktik korupsi yang dapat merugikan negara.
“Kami akan mendampingi Menko Polkam untuk mengawasi pengelolaan dana dan proyek besar. Kami akan melakukan audit dan pengawasan agar semua berjalan dengan transparan dan akuntabel,” kata Firli.
Kementerian Polhukam akan bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek besar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Koordinasi yang baik antar lembaga dan kementerian sangat penting agar semua proses berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Budi Gunawan.
Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan keamanan juga memberikan dukungannya terhadap pembentukan dua desk ini. Ketua Komisi III Bambang Wuryanto mengatakan bahwa pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran negara dan proyek-proyek pemerintah akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Langkah ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Bambang.
Budi Gunawan menegaskan bahwa pembentukan dua desk baru ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mempercepat pembangunan nasional.
“Kami ingin agar dana yang ada digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Kami juga ingin agar setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Budi Gunawan.
Desk baru ini direncanakan akan mulai beroperasi pada awal Februari 2025. Dalam waktu dekat, tim gabungan yang terdiri dari perwakilan KPK dan kementerian terkait akan turun ke daerah untuk memulai tahap pengawasan dan audit.
“Dengan dukungan semua pihak, kami yakin kedua desk ini bisa membawa perubahan positif bagi pengelolaan anggaran negara dan proyek strategis. Kami akan terus berusaha untuk memperbaiki sistem tata kelola di pemerintahan,” tutup Budi Gunawan
Menko Polkam Budi Gunawan menunjukkan langkah konkrit dengan melibatkan KPK dalam dua desk baru yang akan mengawasi dana dan proyek besar pemerintah. Dengan sinergi antara lembaga pemerintah dan KPK, diharapkan langkah ini dapat mencegah korupsi dan memastikan efisiensi pengelolaan anggaran negara.