BINJAI – Aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Binjai, Sumatera Utara, berujung ricuh. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 27 April 2026. Massa aksi melakukan protes di depan Kantor Wali Kota Binjai. Dalam aksi tersebut, terjadi perobohan pagar kantor. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Situasi yang awalnya damai berubah menjadi tidak terkendali.
Demonstrasi ini pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian aspirasi. Mahasiswa dan PKL ingin menyuarakan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Namun, aksi tersebut berubah menjadi anarkis. Perobohan pagar menjadi simbol ketegangan yang terjadi. Hal ini menimbulkan kerugian fisik dan citra pemerintah daerah. Aksi seperti ini tentu menjadi perhatian serius. Ketertiban umum menjadi terganggu.
Pasca kejadian, muncul desakan agar aparat kepolisian bertindak tegas. Sejumlah pihak meminta agar koordinator aksi segera ditangkap. Mereka menilai bahwa tindakan perusakan tidak bisa dibenarkan. Demonstrasi seharusnya dilakukan secara damai. Oleh karena itu, penegakan hukum dianggap penting. Hal ini untuk memberikan efek jera.
Salah satu pihak yang bersuara adalah Ketua DPD KNPI Binjai. Organisasi kepemudaan tersebut menilai kejadian ini mencoreng kondusivitas daerah. Mereka meminta adanya tindakan nyata dari aparat. Tidak hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga evaluasi internal. Hal ini menunjukkan adanya kekecewaan terhadap penanganan situasi. Keamanan dianggap tidak terjaga dengan baik.
Ketua DPD KNPI Binjai juga menyampaikan kritik terhadap kinerja aparat setempat. Ia menilai bahwa pengamanan aksi tidak berjalan optimal. Seharusnya, potensi kericuhan dapat diantisipasi sejak awal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini menjadi bahan evaluasi serius. Profesionalisme aparat dipertanyakan.
Desakan juga diarahkan kepada Kapolda Sumatera Utara, Whisnu Hermawan. Ia diminta untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya. Khususnya terhadap Kapolsek Binjai Kota, Diah Retnosari. Penilaian ini muncul karena dianggap gagal menjaga keamanan. Evaluasi diharapkan dapat memperbaiki kinerja ke depan. Ini menjadi bagian dari akuntabilitas institusi.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya manajemen pengamanan aksi. Demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus sesuai aturan. Aparat memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya aksi. Tujuannya agar tetap tertib dan aman. Jika pengamanan lemah, potensi kericuhan akan meningkat. Hal ini harus menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain, peserta aksi juga memiliki tanggung jawab. Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai. Tindakan anarkis justru merugikan semua pihak. Selain merusak fasilitas umum, juga dapat berujung pada proses hukum. Oleh karena itu, kedewasaan dalam berdemokrasi sangat penting. Semua pihak harus menahan diri.
Kerusakan yang terjadi akibat perobohan pagar menjadi kerugian nyata. Fasilitas pemerintah merupakan aset publik. Perusakan terhadap fasilitas tersebut tidak bisa dibenarkan. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan. Hal ini tentu membutuhkan biaya. Pada akhirnya, masyarakat juga yang akan terdampak.
Pemerintah Kota Binjai diharapkan segera mengambil langkah. Selain memperbaiki fasilitas, juga perlu membuka ruang dialog. Aspirasi yang disampaikan dalam aksi harus tetap diperhatikan. Jangan sampai fokus hanya pada kericuhan. Substansi tuntutan juga penting untuk dibahas. Dengan dialog, solusi dapat ditemukan.
Aparat kepolisian juga diharapkan melakukan penyelidikan secara objektif. Identifikasi pelaku perusakan harus dilakukan. Jika terbukti bersalah, proses hukum harus dijalankan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak. Koordinasi antara penyelenggara aksi dan aparat harus diperkuat. Komunikasi yang baik dapat mencegah konflik. Setiap potensi kericuhan harus diantisipasi. Dengan persiapan yang matang, aksi dapat berjalan tertib. Ini menjadi tanggung jawab bersama.
Selain itu, edukasi tentang demonstrasi damai juga perlu ditingkatkan. Mahasiswa dan masyarakat perlu memahami batasan dalam aksi. Kebebasan berpendapat harus diiringi tanggung jawab. Hal ini penting dalam kehidupan demokrasi. Tanpa kedisiplinan, kebebasan dapat disalahgunakan. Edukasi menjadi solusi jangka panjang.
Ke depan, diharapkan tidak terjadi lagi kejadian serupa. Semua pihak harus belajar dari peristiwa ini. Aparat harus meningkatkan kesiapan dan profesionalisme. Peserta aksi juga harus menjaga ketertiban. Pemerintah harus responsif terhadap aspirasi. Dengan demikian, konflik dapat diminimalisir.
Secara keseluruhan, aksi demonstrasi di Binjai menjadi pelajaran penting. Penegakan hukum dan evaluasi aparat menjadi tuntutan utama. Namun, yang tidak kalah penting adalah menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Aspirasi harus tetap disalurkan dengan cara yang baik. Dengan kerja sama semua pihak, stabilitas daerah dapat terjaga.