Wartawan24.com – Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menjalankan pemerintahan dengan efisiensi sebagai salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Komitmen ini ia sampaikan dalam rapat kabinet perdana di Istana Negara, Senin (15/1/2025).
Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Ia menginstruksikan kepada seluruh menteri untuk memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Efisiensi bukan hanya soal menghemat, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata,” ujar Prabowo dalam arahannya.
Sebagai langkah konkret, Prabowo memerintahkan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dinilai kurang relevan atau tidak mendukung tujuan pembangunan nasional. Ia juga menggarisbawahi pentingnya mencegah pemborosan anggaran di berbagai sektor. “Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang menghambur-hamburkan uang rakyat,” tegasnya.
Efisiensi pemerintahan juga akan diwujudkan melalui reformasi birokrasi berbasis digital. Prabowo percaya bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat pelayanan publik dan mengurangi peluang korupsi. “Birokrasi yang ramping dan modern adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Prabowo memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih terukur. Ia menginginkan setiap proyek infrastruktur memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. “Kita akan fokus pada proyek-proyek strategis yang benar-benar diperlukan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyambut baik arahan Presiden terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, reformasi ini dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. “Arahan Presiden adalah langkah maju untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Komitmen Prabowo ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku usaha. Ekonom senior Faisal Basri menilai langkah ini penting untuk mengurangi tingkat utang negara dan meningkatkan daya saing Indonesia. “Jika efisiensi benar-benar diterapkan, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian,” ungkap Faisal.
Prabowo juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari rakyat adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. “Saya ingin rakyat merasa memiliki pemerintahan ini, bukan hanya sebagai penonton,” katanya.
Selain fokus pada efisiensi, Prabowo menginstruksikan pengawasan ketat terhadap aparatur negara untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam menjalankan pemerintahan.
Sebagai langkah awal, Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk merumuskan kebijakan baru terkait efisiensi birokrasi dalam waktu tiga bulan. Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar bagi perubahan besar di tubuh pemerintahan.
Prabowo menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upayanya mewujudkan janji kampanye untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Ia berjanji akan bekerja keras bersama kabinetnya untuk memenuhi harapan masyarakat.
Dengan tekad ini, Prabowo berharap dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. “Kita harus berjalan bersama, bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita semua,” tutupnya dalam pidatonya.
Langkah-langkah yang diambil Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang efisien menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanah rakyat. Kini, masyarakat menanti implementasi nyata dari kebijakan tersebut, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.