MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 4 Maret 2026. Pelaksanaan dipusatkan di Command Center Kantor Wali Kota Medan. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintah daerah.
Kegiatan KATALIS P2DD digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait. Program ini menjadi forum sinergi nasional dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dari berbagai wilayah turut ambil bagian. Pelaksanaan secara hybrid memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan efektif.
Partisipasi Pemko Medan menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan nasional terkait digitalisasi. Transformasi digital menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Digitalisasi transaksi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sendiri merupakan inisiatif nasional. Tujuannya adalah mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Melalui sistem digital, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih akuntabel. Selain itu, risiko kebocoran anggaran dapat ditekan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi penguatan kapasitas aparatur. Literasi digital menjadi fokus utama agar implementasi kebijakan berjalan optimal. Peningkatan pemahaman teknologi informasi dinilai penting di era digital saat ini. Aparatur pemerintah dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Command Center Kantor Wali Kota Medan menjadi lokasi partisipasi secara daring. Fasilitas ini mendukung koordinasi dan integrasi data antarperangkat daerah. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemko Medan terus dikembangkan. Hal ini menjadi fondasi dalam mendukung ekosistem digital yang terintegrasi.
Digitalisasi daerah tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran. Lebih luas, transformasi mencakup pelayanan publik berbasis elektronik. Sistem perizinan, pajak daerah, hingga retribusi kini diarahkan menggunakan platform digital. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
Kementerian dan lembaga terkait turut menyampaikan praktik baik (best practice) dari sejumlah daerah. Pertukaran pengalaman menjadi bagian penting dalam forum ini. Daerah yang telah berhasil mengimplementasikan P2DD berbagi strategi dan tantangan. Diskusi tersebut memperkaya wawasan peserta.
Pemko Medan memandang kegiatan KATALIS P2DD sebagai peluang memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan digitalisasi. Dukungan regulasi dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi kebijakan berpotensi terhambat.
Digitalisasi transaksi pemerintah juga berdampak pada peningkatan inklusi keuangan. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai. Dengan demikian, peredaran uang menjadi lebih terkontrol dan tercatat secara sistematis. Hal ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, penerapan sistem digital dapat meningkatkan kecepatan pelayanan. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama dapat dipersingkat. Transparansi informasi pun lebih terjamin karena data tersimpan secara elektronik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan meningkat.
Dalam konteks pembangunan daerah, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut adaptasi berkelanjutan. Pemko Medan berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Pelatihan dan pendampingan menjadi langkah strategis.
Kegiatan KATALIS P2DD 2026 juga menjadi bagian dari evaluasi capaian digitalisasi daerah. Setiap pemerintah daerah didorong menyampaikan progres implementasi. Indikator keberhasilan diukur melalui peningkatan transaksi non-tunai dan integrasi sistem. Evaluasi ini penting untuk perbaikan berkelanjutan.
Keikutsertaan Pemko Medan dalam forum nasional tersebut mencerminkan keseriusan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam tata kelola modern. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan era digital. Pemerintah daerah dituntut responsif dan progresif.
Melalui KATALIS P2DD 2026, Pemko Medan berharap dapat mempercepat transformasi digital secara menyeluruh. Sinergi yang terbangun diharapkan menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata. Dengan tata kelola berbasis digital, pelayanan publik akan semakin efisien dan transparan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen membangun Kota Medan yang adaptif dan berdaya saing di era digital.