WARTAWAN24.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp1,9 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Alokasi anggaran infrastruktur tersebut disalurkan melalui berbagai program strategis. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah. Fokus diarahkan pada peningkatan konektivitas dan pengendalian sumber daya air. Hal ini dinilai penting untuk kesejahteraan jangka panjang.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut, Rizal Hasibuan, menjelaskan rincian alokasi anggaran tersebut. Dana dibagi ke dalam beberapa bidang utama. Bidang kebinamargaan menjadi salah satu prioritas. Selain itu, sektor sumber daya air juga mendapat perhatian besar. Seluruh program disusun berdasarkan kebutuhan strategis daerah.
Rizal menyebutkan proyek strategis daerah bidang kebinamargaan mendapat anggaran signifikan. Nilainya mencapai Rp356 miliar. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Infrastruktur jalan dinilai vital bagi mobilitas masyarakat. Akses distribusi barang juga akan semakin lancar.
Selain kebinamargaan, sektor sumber daya air juga mendapat porsi anggaran besar. Program PHTC bidang sumber daya air dianggarkan Rp258 miliar. Anggaran tersebut difokuskan pada pengendalian banjir dan irigasi. Pemerintah ingin meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi. Ketersediaan air juga menjadi perhatian utama.
Proyek strategis daerah bidang sumber daya air turut dianggarkan Rp57 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur pendukung. Bendungan dan saluran air menjadi sasaran utama. Pemerintah menilai sektor ini sangat penting bagi pertanian. Ketahanan pangan daerah diharapkan semakin kuat.
Anggaran infrastruktur ini menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemprov Sumut menargetkan pembangunan berkelanjutan. Setiap program disusun dengan pendekatan berbasis kebutuhan. Evaluasi rutin akan dilakukan selama pelaksanaan. Transparansi menjadi komitmen pemerintah.
Infrastruktur jalan yang baik diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi. Akses ke wilayah terpencil akan semakin terbuka. Distribusi hasil pertanian dan industri menjadi lebih efisien. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah optimistis manfaatnya akan dirasakan luas.
Pembangunan sumber daya air juga dinilai strategis. Sumatera Utara kerap menghadapi ancaman banjir dan kekeringan. Dengan infrastruktur yang memadai, risiko tersebut dapat ditekan. Pemerintah berharap pengelolaan air lebih optimal. Dampak perubahan iklim juga diantisipasi.
Rizal Hasibuan menegaskan anggaran disusun secara terukur. Setiap proyek telah melalui perencanaan matang. Prioritas ditentukan berdasarkan urgensi. Pemerintah menghindari pembangunan yang tidak tepat sasaran. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian utama.
Pemprov Sumut juga menggandeng berbagai pihak terkait. Koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah sangat diperlukan. Tujuannya agar pembangunan tidak tumpang tindih.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperhatikan kualitas pelaksanaan. Pengawasan proyek akan diperketat. Hal ini untuk mencegah penyimpangan anggaran. Pemerintah berkomitmen menjaga akuntabilitas. Kepercayaan publik menjadi prioritas.
Anggaran Rp1,9 triliun ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah. Infrastruktur dianggap sebagai fondasi pembangunan. Tanpa infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi sulit tercapai. Oleh karena itu, alokasi dana besar dinilai wajar. Manfaat jangka panjang menjadi pertimbangan utama.
Masyarakat diharapkan mendukung program pembangunan ini. Partisipasi publik sangat dibutuhkan. Pemerintah membuka ruang aspirasi masyarakat. Masukan dari warga akan menjadi bahan evaluasi. Pembangunan diharapkan sesuai kebutuhan lapangan.
Pemprov Sumut menargetkan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Pemerataan pembangunan menjadi tujuan utama. Kesenjangan antarwilayah ingin ditekan. Infrastruktur menjadi alat pemerataan tersebut.
Dengan infrastruktur yang memadai, investasi diharapkan meningkat. Investor akan lebih tertarik masuk ke daerah. Hal ini membuka peluang lapangan kerja baru. Perekonomian daerah akan semakin berkembang. Dampak positifnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme evaluasi berkala. Setiap tahap pembangunan akan diawasi. Laporan perkembangan proyek disusun secara rutin. Hal ini untuk memastikan target tercapai. Transparansi menjadi prinsip utama.
Rizal Hasibuan menyampaikan optimisme terhadap program ini. Ia menilai anggaran yang dialokasikan cukup memadai. Dengan perencanaan yang baik, target pembangunan bisa tercapai. Tantangan lapangan tetap diantisipasi. Pemerintah siap melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan Sumut. Infrastruktur yang dibangun akan menjadi warisan jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan manfaatnya berkelanjutan. Kepentingan generasi mendatang turut dipertimbangkan. Pembangunan tidak hanya bersifat sementara.
Alokasi anggaran Rp1,9 triliun ini menegaskan komitmen Pemprov Sumut. Infrastruktur ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan. Program strategis disiapkan secara matang. Pemerintah berharap hasilnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sumatera Utara ditargetkan tumbuh lebih maju dan berdaya saing.