WARTAWA24.COM – Dugaan penyalahgunaan bantuan banjir kembali mencuat di Kota Medan. Kali ini, seorang Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Griya Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, harus kehilangan jabatannya setelah diduga menimbun bantuan yang seharusnya disalurkan kepada warga terdampak banjir.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral di media sosial. Video itu memperlihatkan oknum Kepling berinisial HN tengah menempatkan barang bantuan di sebuah toko yang bukan merupakan posko resmi penyaluran bantuan.
Warga yang merekam kejadian tersebut menyebutkan bahwa bantuan itu menjadi tertahan dan tidak langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut memicu kecurigaan kuat adanya unsur penyelewengan dalam penyaluran bantuan.
Dalam video yang beredar, HN beralasan bahwa bantuan tersebut disimpan sementara untuk kebutuhan dapur umum. Namun, sejumlah warga mengaku hanya menerima tiga butir telur saat meminta bantuan darinya.
Keluhan warga semakin ramai dibahas, terutama di tengah kondisi banjir yang membuat banyak keluarga kehabisan stok makanan dan kebutuhan pokok.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, bertindak tegas. Ia memastikan telah mencopot oknum Kepling HN dari jabatannya setelah dilakukan pemeriksaan internal oleh pihak kelurahan.
“Kita sudah monitor dan sudah konfirmasi dengan lurah. Dan akhirnya bisa diselesaikan dari pihak kelurahan. Dicopotlah, karena itu kan melakukan kesalahan,” ujar Rico Waas dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).
Rico menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi aparatur pemerintah yang mencoba memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungan pribadi. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak hanya mencederai kepercayaan warga, tetapi juga melanggar etika pelayanan publik.
Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kelurahan hingga kecamatan, tengah bekerja keras memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat kepada warga terdampak.
“Kita ingin semua proses distribusi bantuan berjalan transparan. Kalau ada yang menyelewengkan, konsekuensinya jelas,” kata Rico.
Pihak kelurahan sendiri telah mengambil langkah lanjutan dengan melakukan pendataan ulang terhadap bantuan yang telah masuk dan memastikan seluruh barang yang sebelumnya tertahan segera disalurkan ke warga.
Warga sekitar menyambut baik tindakan tegas pemerintah kota. Menurut mereka, keadilan harus ditegakkan terlebih di masa bencana ketika masyarakat sangat mengandalkan bantuan pemerintah.
Beberapa warga mengaku kecewa karena tindakan oknum tersebut memperlambat proses distribusi bantuan padahal banyak keluarga yang membutuhkan makanan siap saji dan kebutuhan dasar lainnya.
Selain pencopotan, kasus ini disebut masih dalam pengawasan pemerintah kota untuk memastikan tidak ada kejadian serupa di lingkungan lain.
Rico juga menghimbau masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan praktik penyimpangan dalam penanganan bantuan banjir.
“Kalau ada kejadian seperti ini lagi, laporkan. Pemerintah akan tindaklanjuti secepatnya,” tegas dia.
Sejumlah tokoh masyarakat berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi seluruh perangkat lingkungan agar bekerja lebih profesional dan mengutamakan kepentingan warga.
Di saat bersamaan, Pemerintah Kota Medan terus memperkuat sistem pengawasan distribusi bantuan melalui koordinasi ketat antara BPBD, kelurahan, TNI-Polri, dan relawan.
Bantuan logistik kini disebarkan melalui posko resmi untuk memastikan distribusinya dapat dipantau dan tidak terjadi penyimpangan lanjutan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas aparatur sangat dibutuhkan terutama dalam masa-masa kritis seperti bencana alam yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah Kota Medan.
Pemerintah kota memastikan seluruh proses pemulihan pascabanjir terus berjalan sambil memastikan penyaluran bantuan tetap transparan dan akuntabel.
Dengan pencopotan HN dari jabatannya, Pemkot Medan berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.