WARTAWAN24.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution kembali mengambil langkah strategis untuk mencegah aparatur sipil negara (ASN) terjerumus ke aktivitas ilegal, terutama judi online. Salah satu langkah baru yang ia siapkan adalah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pelatihan investasi pasar modal bagi ASN Pemprov Sumut.
Komitmen ini ia sampaikan saat menerima audiensi Kepala OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (20/11/2025). Menurut Bobby, langkah ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan ASN, tetapi juga memberi mereka peluang memperoleh tambahan penghasilan secara legal.
Bobby menilai banyak ASN yang terjebak judi online karena minim pengetahuan mengenai instrumen investasi yang aman dan resmi. Oleh sebab itu, edukasi pasar modal bisa menjadi pintu masuk untuk mengalihkan aktivitas negatif ke kegiatan yang lebih produktif.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir dengan solusi konkrit, bukan hanya sekadar melarang. Edukasi pasar modal dianggapnya sebagai salah satu langkah yang tepat untuk membangun pola pikir finansial yang sehat.
Menurut Bobby, jika ASN mampu mengelola keuangannya dengan baik dan mengenal instrumen investasi yang benar, peluang mereka terlibat dalam praktik ilegal seperti judi online akan semakin kecil.
OJK Sumut dalam kesempatan tersebut menyambut baik ajakan kerja sama ini. Khoirul Muttaqien menegaskan bahwa OJK siap menyediakan program pelatihan yang terstruktur, mulai dari dasar-dasar investasi hingga manajemen risiko.
Ia menyebutkan bahwa pasar modal Indonesia saat ini sudah semakin inklusif dan mudah diakses, sehingga ASN tidak perlu khawatir bahwa investasi hanya untuk kalangan tertentu saja.
Pelatihan ini juga akan difokuskan pada pemahaman tentang produk-produk investasi yang diawasi OJK, seperti saham, reksa dana, obligasi, serta instrumen syariah. Tujuannya, ASN tidak lagi tertipu oleh investasi bodong.
Selain itu, OJK menilai bahwa edukasi keuangan bagi ASN dapat memberikan efek domino. ASN bisa menjadi agen literasi keuangan di keluarga dan lingkungan masyarakatnya.
Dalam audiensi tersebut, Bobby juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam menghadapi perkembangan dunia digital, terutama di sektor keuangan. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk hal positif.
Bobby menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Kolaborasi dengan lembaga seperti OJK sangat diperlukan untuk memberikan alternatif yang jelas dan konkret bagi masyarakat.
Ia juga mengaku prihatin melihat tingginya jumlah korban judi online, termasuk di kalangan ASN. Banyak kasus yang berujung pada masalah keluarga, hutang, bahkan kriminalitas.
Dengan adanya program pelatihan ini, Pemprov Sumut berharap dapat membentuk ASN yang melek keuangan, mampu mengelola investasi, dan terhindar dari godaan aktivitas ilegal.
Pelatihan pasar modal direncanakan akan dimulai pada awal tahun depan dengan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat literasi keuangan.
Ke depan, Bobby tidak menutup kemungkinan untuk membuat program lanjutan seperti kelas investasi lanjutan maupun klinik konsultasi keuangan bekerja sama dengan OJK.
Program ini juga akan dipadukan dengan upaya pemutusan akses terhadap situs judi online serta peningkatan pengawasan internal ASN.
Dalam kesempatan itu, Bobby menekankan bahwa ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka tidak boleh terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum dan merusak moral.
Ia berharap kolaborasi dengan OJK bukan hanya berhenti pada pelatihan, tetapi berkembang menjadi gerakan literasi keuangan yang lebih luas di Sumatera Utara.
Pada akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk segera menyusun roadmap pelaksanaan pelatihan pasar modal bagi ASN agar program dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh ASN tanpa terkecuali.
Dengan langkah ini, Pemprov Sumut ingin membuktikan bahwa pencegahan judi online tidak hanya lewat penindakan, tetapi juga melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas finansial ASN.