WARTAWAN24.COM – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution, mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di sejumlah ruas jalan Kota Medan dan daerah lain di Sumut. Menurutnya, sebagian dari mereka diduga bukan berasal dari kalangan miskin atau terlantar, melainkan memiliki motif tertentu yang masih dalam penyelidikan.
Dalam keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025), Asren menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi sosial untuk kepentingan yang tidak semestinya. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan informasi dari berbagai sumber.
“Tidak semua yang mengemis di jalan itu benar-benar karena kebutuhan ekonomi. Ada sebagian yang diduga dikendalikan atau bahkan memiliki latar belakang berbeda, termasuk dugaan keterlibatan intelijen tertentu,” ujar Asren dalam konferensi pers tersebut.
Ia menambahkan bahwa fenomena ini perlu ditangani secara hati-hati dan lintas sektor. Dinas Sosial, katanya, hanya memiliki kewenangan menangani mereka yang sudah masuk ke dalam panti sosial atau rumah penampungan.
“Kalau masih berada di pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan pemerintah kabupaten/kota. Kami baru bisa bertindak ketika mereka diserahkan kepada kami,” jelasnya.
Asren juga menyoroti meningkatnya jumlah gepeng yang muncul menjelang momentum tertentu, seperti hari besar keagamaan, acara politik, dan kunjungan pejabat negara. Fenomena ini disebutnya sebagai pola yang berulang dan terkesan terorganisir.
“Kalau kami lihat polanya, selalu meningkat di waktu-waktu tertentu. Ini membuat kami curiga ada unsur penggerak di balik keberadaan mereka,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sumut, melalui Dinas Sosial, berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah kota, dan lembaga sosial guna memastikan bahwa penanganan gepeng dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi namun tetap tegas.
Asren juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam menarik kesimpulan, namun ia menilai penting untuk membedakan antara pengemis sungguhan dan pihak yang berpura-pura demi tujuan tertentu.
“Ini bukan sekadar soal kemiskinan. Kita harus jeli melihat siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang hanya memanfaatkan simpati masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Sosial telah menyiapkan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi bagi para gepeng yang benar-benar ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program tersebut mencakup pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, serta rehabilitasi sosial.
Namun, untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh, dibutuhkan kerja sama antarinstansi, terutama dalam hal pengawasan dan penertiban di lapangan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dinas Sosial hanya salah satu bagian dari mata rantai besar penanganan sosial di daerah,” tutur Asren.
Menurutnya, persoalan gepeng di Medan dan sekitarnya telah menjadi isu sosial yang kompleks. Selain menyangkut aspek kemiskinan, juga terkait pengendalian populasi, migrasi, dan kemungkinan eksploitasi sosial.
Asren berharap masyarakat juga ikut berperan dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada para pengemis di jalanan, melainkan menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi agar lebih tepat sasaran.
“Kalau kita terus memberi di jalan, justru akan memperkuat jaringan yang memanfaatkan mereka. Lebih baik bantu lewat lembaga sosial yang jelas,” katanya menegaskan.
Ia menutup pernyataannya dengan imbauan agar semua pihak, baik pemerintah, aparat, maupun warga, ikut menjaga ketertiban sosial. “Fenomena gepeng ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Kita harus menanganinya dengan empati, tapi juga dengan strategi yang cerdas,” pungkas Asren.