WARTAWAN24.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada rapat paripurna yang digelar Selasa (23/9/2025). Dalam dokumen anggaran tersebut, salah satu fokus utama pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi dana yang sangat besar.
Program MBG disebut menyerap dana hingga Rp 335 triliun. Angka ini menempatkan program tersebut sebagai salah satu prioritas terbesar dalam APBN 2026, sejalan dengan visi Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Selain itu, alokasi anggaran pendidikan juga mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp 690 triliun pada APBN 2025, kini naik menjadi Rp 757,8 triliun di tahun 2026. Kenaikan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, baik dari segi kualitas maupun pemerataan akses.
Namun, dari total anggaran pendidikan tersebut, Rp 223 triliun diserap khusus untuk mendukung program MBG. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap asupan gizi anak-anak sekolah, yang diyakini berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran.
Ketua DPR RI dalam keterangannya menyampaikan bahwa keputusan menyetujui RAPBN 2026 telah melalui pembahasan panjang bersama pemerintah. Salah satu pertimbangan utamanya adalah menjadikan pendidikan dan kesehatan anak sebagai pondasi pembangunan jangka panjang.
“Generasi muda yang sehat dan cerdas akan menjadi penopang utama kemajuan bangsa di masa depan. Karena itu, investasi melalui program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis,” ujarnya.
Meski demikian, tidak sedikit kalangan yang memberikan catatan terhadap alokasi anggaran MBG yang sangat besar. Beberapa anggota dewan menilai perlu ada mekanisme pengawasan ketat agar dana tidak disalahgunakan dan tepat sasaran.
Pengamat kebijakan publik juga menekankan bahwa distribusi program harus dilakukan merata, tidak hanya di perkotaan tetapi juga menjangkau wilayah terpencil. Pasalnya, kesenjangan akses gizi masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa program MBG akan diberikan kepada anak-anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Menu makan bergizi akan disesuaikan dengan standar kesehatan dan kebutuhan gizi anak.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dan sekolah sangat diperlukan agar implementasi program berjalan lancar. Pemerintah pusat berjanji menyiapkan sistem monitoring digital untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat pun menyambut baik kebijakan ini. Banyak orang tua berharap program MBG dapat membantu meringankan beban biaya keluarga sekaligus memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan nutrisi yang layak setiap hari.
Di sisi lain, sejumlah guru melihat program ini bisa meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Dengan kondisi fisik yang lebih sehat, diharapkan kualitas pendidikan pun ikut meningkat.
Namun, tantangan tetap ada. Selain persoalan distribusi, ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga juga perlu dijaga. Jika tidak, program sebesar ini berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Dengan disahkannya RAPBN 2026, pemerintah kini menghadapi tugas besar untuk merealisasikan program-program prioritas tersebut. Transparansi, efisiensi, dan pengawasan ketat menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kesepakatan DPR dan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan dan gizi anak menandai langkah penting menuju generasi emas 2045. Jika terlaksana dengan baik, program ini diyakini akan memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa.