WARTAWAN24.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang sebelumnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pada Rabu (13/8/2025), sebanyak 18 saksi dijadwalkan menjalani pemeriksaan, termasuk Wali Kota Padangsidimpuan.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di Jalan Kenanga, Kelurahan Ujungpadang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Gedung KPPN tampak dijaga aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan yang berlangsung sejak pagi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya, saksi-saksi yang diperiksa memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara.
“Benar, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi,” kata Budi melalui pesan singkat kepada wartawan.
Budi menambahkan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan bukti tambahan, mengonfirmasi keterangan dari pihak-pihak terkait, dan memperkuat konstruksi hukum dalam penyidikan kasus tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, para saksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat pemerintah daerah, kontraktor, hingga pihak swasta yang diduga mengetahui atau terlibat dalam aliran dana proyek tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Dalam operasi itu, tim penyidik mengamankan sejumlah pihak beserta barang bukti berupa uang tunai yang diduga berasal dari suap terkait pengaturan proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Proyek yang menjadi objek perkara disebut bernilai miliaran rupiah dan mencakup pembangunan serta perbaikan ruas jalan di beberapa kabupaten/kota. Modus dugaan suap yang terjadi diduga melibatkan pemberian uang kepada pejabat berwenang untuk memenangkan pihak tertentu dalam proses tender.
Hingga saat ini, KPK belum merinci secara resmi siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pemeriksaan terhadap Wali Kota Padangsidimpuan memunculkan spekulasi bahwa lingkaran dugaan korupsi ini melibatkan pejabat tingkat daerah.
Budi menegaskan bahwa KPK akan menyampaikan perkembangan kasus kepada publik sesuai prosedur dan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. “Kami bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ada,” ujarnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan, beberapa saksi datang ke KPPN secara bergantian. Beberapa di antaranya memilih bungkam saat dimintai komentar oleh awak media, sementara yang lain hanya menyampaikan bahwa mereka memenuhi panggilan penyidik.
Pemeriksaan di Padangsidimpuan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang juga dilakukan di daerah lain di Sumatera Utara. KPK disebut tengah memetakan seluruh jaringan dan aliran dana yang berkaitan dengan kasus ini.
Pengamat hukum menilai, langkah KPK memeriksa banyak saksi secara maraton menunjukkan keseriusan dalam membongkar praktik korupsi di sektor infrastruktur. Korupsi proyek jalan dinilai merugikan masyarakat secara langsung karena berdampak pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Masyarakat Sumatera Utara berharap kasus ini diusut tuntas dan para pihak yang terlibat diberikan hukuman setimpal. Ke depan, transparansi dan pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik serupa.
KPK menegaskan akan terus melanjutkan proses hukum sesuai mandat undang-undang. Dengan dukungan penuh dari publik, lembaga antirasuah ini optimistis dapat menuntaskan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara hingga ke meja hijau.