WARTAWAN24.COM – Publik Deli Serdang dihebohkan dengan kabar mencengangkan terkait dugaan skandal perselingkuhan antar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. Kasus ini mencuat setelah seorang pria berinisial AT (48), warga setempat, mengungkap dugaan perselingkuhan yang melibatkan istrinya, VS (44), dengan seorang pejabat Plt Kepala Dinas berinisial AS.
AT, yang merupakan suami sah dari VS, menyatakan bahwa ia mulai mencurigai istrinya sejak dua bulan terakhir. Menurutnya, sikap VS berubah drastis—sering pulang larut malam, menjaga jarak dalam komunikasi, serta kerap menghindari pembicaraan tentang keluarga. Perubahan ini mendorong AT untuk mencari tahu lebih jauh.
Untuk membuktikan kecurigaannya, AT kemudian meminta bantuan sahabat lamanya, ET (40), yang dikenal sebagai orang yang cekatan dan dapat dipercaya. AT dan ET sepakat untuk melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik VS selama beberapa minggu ke depan, terutama saat jam kerja dan sepulang kantor.
ET pun mulai mengawasi aktivitas VS secara diam-diam. Ia mencatat beberapa pertemuan VS dengan AS, pejabat yang diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas di salah satu instansi penting di lingkungan Pemkab Deli Serdang. Dalam beberapa kesempatan, ET melihat keduanya bertemu di luar jam kerja dengan lokasi yang tidak biasa.
Puncak pengintaian terjadi pada Jumat, 4 Juli 2025. ET melaporkan kepada AT bahwa dirinya memergoki VS dan AS tengah berada bersama di sebuah rumah dinas yang berlokasi di kawasan lingkungan Pemkab Deli Serdang. Rumah tersebut diduga menjadi tempat keduanya sering bertemu secara diam-diam.
Namun, keberadaan ET yang memantau dari kejauhan tampaknya diketahui oleh salah satu pihak. Tak lama setelah ET tiba di sekitar lokasi, VS dan AS terlihat buru-buru meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sebuah mobil dinas. Yang mengejutkan, mobil itu menggunakan pelat nomor yang diduga palsu.
AT yang menerima laporan tersebut segera melaporkan dugaan perselingkuhan ini kepada pihak berwenang dan mengadukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang untuk diproses secara administratif dan etika profesi. Ia juga mengaku memiliki bukti dokumentasi dan kesaksian dari ET sebagai pelengkap laporan.
Kasus ini pun cepat menyebar di kalangan ASN dan masyarakat sekitar. Banyak pihak yang mengecam keras perilaku tidak etis tersebut, apalagi mengingat posisi AS yang menjabat sebagai pejabat struktural dengan tanggung jawab besar. Skandal ini dinilai mencoreng integritas institusi pemerintahan.
Sementara itu, BKD Deli Serdang dikabarkan telah menerima laporan tersebut dan tengah melakukan verifikasi awal. Kepala BKD, yang dikonfirmasi oleh awak media, menyatakan bahwa setiap ASN wajib menjaga perilaku sesuai kode etik dan norma sosial, terlebih dalam kapasitas sebagai pejabat publik.
“Kami akan memproses laporan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melanggar disiplin ASN atau melibatkan penyalahgunaan fasilitas negara, maka sanksi tegas akan diberikan,” ujar salah satu pejabat BKD yang enggan disebut namanya.
Pihak VS dan AS hingga kini belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Beberapa rekan kerja keduanya mengaku terkejut dan tidak menyangka bahwa skandal tersebut melibatkan dua sosok yang selama ini dikenal profesional di lingkungan kerjanya.
Sementara itu, AT mengaku kecewa dan terpukul atas pengkhianatan yang dialaminya. Ia menyebut bahwa rumah tangganya telah dibangun dengan kepercayaan dan pengorbanan selama lebih dari dua dekade. “Saya tidak mencari sensasi. Saya hanya ingin keadilan dan agar kebenaran terbuka,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan grup-grup percakapan masyarakat Deli Serdang. Banyak warga mendesak pemerintah daerah untuk tidak menutup-nutupi kasus ini dan menegakkan aturan dengan adil, tanpa pandang jabatan.
Skandal ini menjadi peringatan serius bagi para ASN untuk menjaga etika pribadi dan profesional dalam menjalankan tugas. Integritas dan moralitas menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Hingga kini, proses investigasi masih berlangsung. Masyarakat Deli Serdang menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan akuntabel demi menjaga martabat institusi publik.