WARTAWAN24.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menerapkan sistem belajar mengajar lima hari dalam seminggu mulai tahun ajaran baru 2025/2026 pada bulan Juli mendatang. Kebijakan ini berarti aktivitas pembelajaran dari Senin hingga Jumat, dengan hari Sabtu dan Minggu menjadi hari libur. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi kasus tawuran dan masalah kenakalan remaja lainnya di luar jam sekolah.
Namun, kebijakan tersebut menuai tanggapan beragam dari para pengamat pendidikan. Muhammad Rizal Hasibuan, salah satu pengamat pendidikan di Sumut, meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang penerapan sistem lima hari ini. Menurutnya, alasan pengurangan tawuran melalui kebijakan ini belum tentu efektif dan perlu ditinjau kembali secara mendalam.
Rizal menjelaskan bahwa sistem belajar enam hari yang selama ini berlaku sebenarnya tetap efektif jika dioptimalkan dengan baik. “Daripada menghapus hari Sabtu, lebih baik hari Sabtu dimanfaatkan untuk kegiatan yang melibatkan orang tua bersama anak-anak di sekolah,” ujarnya kepada Tribun Medan pada Selasa (3/6/2025). Ia menambahkan bahwa kehadiran orang tua di sekolah bisa menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap anak sekaligus meningkatkan kedekatan antara keluarga dan institusi pendidikan.
Kebijakan sekolah lima hari ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Beberapa daerah lain sudah lebih dulu menerapkannya dengan berbagai pertimbangan, termasuk efisiensi waktu dan optimalisasi istirahat bagi siswa maupun guru. Namun, di Sumut, penerapan kebijakan ini dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis yang beragam.
Beberapa pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa sistem lima hari memberikan waktu lebih banyak bagi siswa untuk beristirahat dan mengembangkan diri di luar akademik. “Dengan libur dua hari penuh, siswa bisa lebih fokus pada pengembangan minat dan bakat, serta memiliki waktu berkualitas dengan keluarga,” ujar seorang pejabat Dinas Pendidikan Sumut.
Di sisi lain, sejumlah kritikus khawatir kebijakan ini justru meningkatkan risiko kenakalan remaja jika tidak diimbangi dengan pengawasan ketat. Tanpa aktivitas terstruktur di hari Sabtu, dikhawatirkan siswa akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini berpotensi memicu peningkatan kasus tawuran, penyalahgunaan gadget, atau bahkan pergaulan bebas.
Beberapa sekolah di daerah terpencil Sumut juga menyuarakan kekhawatiran mereka. Dengan sistem lima hari, beban belajar per hari akan bertambah panjang untuk mengejar target kurikulum. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat siswa kelelahan, terutama di daerah dengan akses transportasi yang sulit dan jarak tempuh rumah-sekolah yang jauh.
Rizal Hasibuan menambahkan bahwa solusi mengurangi tawuran seharusnya tidak hanya bergantung pada pengurangan hari sekolah. “Perlu pendekatan komprehensif, mulai dari penguatan karakter siswa, peran guru dan orang tua, hingga penegakan hukum bagi pelaku tawuran,” tegasnya. Ia menyarankan agar Pemprov Sumut memperkuat program-program anti-kekerasan di sekolah alih-alih sekadar mengubah jadwal belajar.
Beberapa orang tua siswa di Medan juga menyampaikan pendapat beragam. Sebagian setuju karena anak-anak memiliki waktu libur lebih panjang, sementara yang lain khawatir anak-anak justru akan menghabiskan waktu berlebihan dengan gim online atau berkeliaran di pusat perbelanjaan. “Kalau tidak ada kegiatan positif di hari Sabtu, justru bahaya,” ujar Siti, seorang ibu dari siswa SMP di Medan.
Menyikapi berbagai masukan ini, Pemprov Sumut melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. “Kami akan memantau dampaknya selama semester pertama tahun ajaran baru. Jika ada masalah serius, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pendidikan Sumut berencana mengembangkan program “Sabtu Ceria” yang berisi kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, atau seminar parenting yang melibatkan orang tua. Program ini diharapkan bisa mengisi kekosongan aktivitas di hari Sabtu sekaligus mencegah siswa terlibat dalam kegiatan negatif.
Beberapa sekolah unggulan di Sumut sudah mulai mempersiapkan diri dengan menyusun jadwal baru yang memadatkan materi pelajaran tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. “Kami akan menerapkan sistem blok untuk mata pelajaran tertentu dan meningkatkan efisiensi waktu belajar,” ujar seorang kepala SMA di Medan.
Pakar psikologi pendidikan dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Fatimah Siregar, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis siswa dalam perubahan kebijakan ini. “Perubahan jadwal yang drastis bisa menimbulkan stres baik bagi siswa maupun guru jika tidak dikelola dengan baik,” ujarnya. Ia menyarankan adanya masa transisi dan sosialisasi yang memadai sebelum kebijakan diterapkan sepenuhnya.
Sementara itu, kalangan guru juga menyuarakan kebutuhan akan penyesuaian beban kerja. Dengan sistem lima hari, jam mengajar per hari akan bertambah, yang berpotensi meningkatkan kelelahan pada tenaga pendidik. “Perlu ada penyesuaian sistem shift atau penambahan guru untuk menjaga kualitas pembelajaran,” usul Ketua PGRI Sumut.
Kebijakan sekolah lima hari di Sumut ini akan menjadi ujian besar bagi dunia pendidikan provinsi tersebut. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga siswa sendiri. “Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar perubahan administratif belaka,” pungkas Rizal Hasibuan.
Sebagai penutup, Dinas Pendidikan Sumut menjanjikan akan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak selama masa implementasi kebijakan ini. Masyarakat diharapkan aktif memberikan umpan balik untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda Sumatera Utara.