WARTAWAN24.COM – Sebuah aksi unjuk rasa digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) pada Rabu siang (28/5/2025). Aksi ini menuntut penanganan serius terhadap laporan kekerasan seksual yang melibatkan anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat, Fajri Akbar.
Koordinator aksi, Eka Armada Danu Samtala, menyatakan bahwa demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambatnya proses hukum terhadap Fajri Akbar. “Kami mendesak Polda Sumut segera memeriksa dan memenjarakan Fajri Akbar karena telah mencoreng kehormatan DPRD dan mempermalukan masyarakat Sumatera Utara,” tegas Eka di lokasi unjuk rasa.
Kasus ini bermula ketika seorang pegawai bank swasta berinisial SNL (24) melaporkan Fajri Akbar ke Polda Sumut atas dugaan kekerasan seksual. Pelaporan tersebut telah menimbulkan gelombang kemarahan publik, terutama di kalangan aktivis dan mahasiswa yang menilai kasus ini sebagai ujian bagi penegakan hukum di Sumatera Utara.
Para pengunjuk rasa membawa berbagai poster dan spanduk yang mengecam tindakan Fajri Akbar. Beberapa tulisan yang terlihat antara lain “Hukum Pelaku Kekerasan Seksual!” dan “DPRD Bukan Tempat Bermain Kekuasaan!”. Suara mereka bergema di sekitar kompleks Polda Sumut, menarik perhatian warga yang melintas.
Eka Armada menambahkan bahwa kasus ini sangat memalukan mengingat Indonesia sebagai negara yang berketuhanan. “Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral. Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi contoh, bukan justru melakukan pelanggaran yang merendahkan martabat perempuan,” ujarnya dengan nada tegas.
Sementara itu, pihak Polda Sumut melalui Kabag Penum, Kompol Rina Sari, menyatakan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses penyelidikan. “Kami menjamin akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Rina dalam keterangan pers singkat.
Namun, para pengunjuk rasa menilai pernyataan tersebut belum cukup. Mereka menuntut tindakan nyata berupa penahanan segera terhadap Fajri Akbar untuk mencegah upaya penghilangan jejak atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. “Kami tidak ingin kasus ini tenggelam seperti banyak kasus lainnya yang melibatkan pejabat,” ucap salah seorang peserta demo.
Dukungan terhadap aksi ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. LSM Perlindungan Perempuan Sumatera Utara menyatakan solidaritasnya dengan korban dan mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa pandang bulu. “Tidak boleh ada imunitas bagi pelaku kekerasan seksual, siapa pun dia,” tegas Direktur LSM tersebut, Mira Sitorus.
Di sisi lain, Partai Demokrat sebagai partai yang menaungi Fajri Akbar belum memberikan pernyataan resmi. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa partai sedang melakukan klarifikasi internal sebelum mengambil sikap lebih lanjut. Namun, tekanan publik terus meningkat seiring viralnya kasus ini di media sosial.
Analisis politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rudi Hermawan, melihat kasus ini bisa menjadi ujian bagi Partai Demokrat dalam menghadapi isu moral. “Partai harus menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan kekerasan seksual, atau mereka akan kehilangan kepercayaan publik,” paparnya.
Aksi unjuk rasa ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Banyak peserta demo yang menyerukan agar SNL sebagai korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai. “Korban harus dilindungi, bukan diintimidasi,” seru salah seorang aktivis perempuan dalam orasinya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi mengancam akan menggelar demonstrasi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Ini baru awal. Jika dalam waktu 3×24 jam tidak ada perkembangan, kami akan mengerahkan massa lebih banyak,” ujar Eka Armada dengan suara lantang.
Polda Sumut diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengusut tuntas kasus ini. Masyarakat Sumatera Utara menunggu bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pejabat publik yang diduga melakukan pelanggaran.
Sebagai penutup, aksi ini menjadi penanda bahwa masyarakat Sumatera Utara semakin kritis terhadap kinerja aparat penegak hukum dan perilaku pejabat publik. Kasus Fajri Akbar tidak hanya menjadi ujian bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh sistem penegakan hukum di daerah tersebut.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka mengingatkan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual dan korupsi moral harus dilakukan secara konsisten untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.