WARTAWAN24.COM Medan – Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PK IMM FISIP UMSU) secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas, pada Senin, 19 Mei 2025. Surat ini merupakan bentuk kritik terhadap kinerja 100 hari pertama sang wali kota yang dinilai belum mencerminkan janji-janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media, Ketua Bidang Hikmah PK IMM FISIP UMSU, Aldi Pramana, menjelaskan bahwa surat terbuka ini adalah bagian dari sikap kritis dan tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai kontrol terhadap roda pemerintahan. Menurutnya, IMM terpanggil untuk menyuarakan keresahan rakyat, bukan sekadar menjadi pengamat pasif.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan sebagai bentuk keberpihakan kami terhadap kepentingan masyarakat. Diam berarti kami ikut mengkhianati amanah rakyat,” tegas Aldi, yang didampingi oleh Sekretaris Bidang, Amirul Mukminin, dalam konferensi pers tersebut.
Surat terbuka tersebut memuat empat poin utama yang menjadi perhatian serius IMM. Keempatnya mencerminkan berbagai persoalan mendasar di Kota Medan yang dianggap tidak mengalami perubahan signifikan sejak masa jabatan Wali Kota dimulai.
Poin pertama yang disorot adalah melemahnya sistem keamanan kota. Dalam beberapa bulan terakhir, Kota Medan kerap diwarnai oleh tawuran remaja yang memakan korban jiwa. IMM menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya program preventif dari pemerintah kota dalam merangkul anak muda dan mencegah aksi kekerasan di ruang publik.
Poin kedua menyinggung persoalan infrastruktur kota yang masih semrawut. Mahasiswa mencatat masih banyak jalan berlubang, drainase buruk, dan fasilitas umum yang tak terawat. Padahal, dalam masa kampanye, Wali Kota berjanji akan mempercepat pembenahan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam 100 hari pertama masa kerja.
Selanjutnya, IMM juga menyoroti masalah kebersihan kota yang belum tertangani secara optimal. Sampah masih menumpuk di sejumlah titik, terutama di kawasan padat penduduk dan pasar tradisional. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan mencoreng wajah kota sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya di Sumatera Utara.
Poin terakhir dalam kritik IMM adalah minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan. Aldi menilai bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa dan organisasi kepemudaan, masih sangat terbatas. Pemerintah kota dinilai belum membuka ruang partisipasi yang inklusif untuk menjaring aspirasi rakyat.
IMM juga menekankan bahwa kritik yang dilayangkan bukan bentuk kebencian terhadap pribadi sang wali kota, melainkan evaluasi konstruktif demi perbaikan bersama. “Kami ingin pemerintah menyadari bahwa janji kampanye bukan sekadar retorika, melainkan komitmen moral yang harus ditunaikan,” ujar Amirul menambahkan.
Surat terbuka ini juga mencantumkan sejumlah rekomendasi, seperti pembentukan forum dialog rutin antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, termasuk mahasiswa. IMM berharap agar kritik ini dijadikan bahan introspeksi dan bukan dianggap sebagai serangan politik.
Wali Kota Medan, hingga artikel ini ditulis, belum memberikan pernyataan resmi menanggapi surat terbuka tersebut. Namun, surat tersebut telah beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warga kota. Banyak yang mendukung langkah IMM sebagai bentuk keberanian mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Langkah IMM FISIP UMSU ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat. Mereka menilai bahwa gerakan kritis mahasiswa sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan membangun pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
IMM juga menyampaikan bahwa mereka akan terus memantau kinerja Wali Kota Medan dan tidak segan melayangkan kritik lanjutan jika tidak ada perubahan berarti dalam beberapa bulan ke depan. Menurut mereka, perubahan nyata harus segera diwujudkan, bukan hanya ditulis dalam visi-misi kampanye.
Kritik dari IMM menjadi sinyal bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, tidak akan tinggal diam menyaksikan pemerintahan yang lalai dalam menjalankan tugas. Ini juga menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.