Wartawan24.com – Kota Medan kembali diterpa isu yang mencoreng wajah birokrasi, kali ini berasal dari Kecamatan Medan Polonia. Skandal dugaan korupsi menyeruak ke permukaan, menyasar sejumlah pejabat kecamatan yang diduga terlibat dalam praktik penggelapan dana Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk operasional para petugas kebersihan yang berjasa menjaga kebersihan kota setiap harinya.
Praktik tak bertanggung jawab ini diduga telah berlangsung selama beberapa bulan, namun baru mencuat setelah adanya keluhan dari sejumlah petugas kebersihan yang merasa jatah BBM mereka kian menyusut. Padahal, tugas yang mereka jalankan tidak pernah berkurang. Kondisi ini memicu kecurigaan dan akhirnya menimbulkan desakan agar ada transparansi serta penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan dana operasional tersebut.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan tanggapan tegas atas kasus yang memalukan ini. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut bahwa pihaknya telah melakukan investigasi awal dan berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. “Soal dugaan kasus BBM Petugas Kebersihan di Kecamatan Polonia sedang saya investigasi. Saya sudah dengar dan lagi investigasi,” ujarnya lantang, seperti dikutip dari digitalnews.co.id pada Jumat (11/4/2025).
Langkah cepat Wali Kota ini mendapat respons positif dari masyarakat, terutama para petugas kebersihan yang selama ini merasa tidak mendapatkan hak mereka secara penuh. Banyak dari mereka berharap agar kasus ini bisa menjadi titik awal pembersihan birokrasi dari praktik kecurangan yang menyengsarakan rakyat kecil.
BBM bagi petugas kebersihan bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan vital untuk menjalankan operasional harian seperti mengangkut sampah dan membersihkan jalanan. Tanpa alokasi yang cukup, tugas mereka menjadi berat dan tidak efisien. Dugaan penggelapan dana ini pun dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kerja keras para petugas di lapangan.
Dari informasi yang beredar, praktik penggelapan ini melibatkan oknum pejabat di lingkungan kecamatan yang diduga memanipulasi data penggunaan BBM. Mereka diduga mencatat jumlah yang lebih tinggi dari realita, kemudian mengambil selisihnya untuk keuntungan pribadi. Jika terbukti benar, tindakan ini merupakan bentuk korupsi yang sangat merugikan.
Inspektorat Kota Medan dan aparat penegak hukum telah diturunkan untuk melakukan audit serta pemeriksaan terhadap semua laporan penggunaan dana BBM selama enam bulan terakhir. Pemerintah juga membuka jalur pengaduan bagi para petugas kebersihan dan masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus ini.
Warga sekitar turut menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menilai bahwa skandal ini adalah bukti lemahnya pengawasan internal di pemerintahan tingkat kecamatan. “Kalau BBM untuk petugas saja bisa dikorupsi, bagaimana dengan anggaran lainnya?” ujar seorang warga Kelurahan Sari Rejo.
Ketua Komisi A DPRD Kota Medan turut angkat suara dan mendorong agar Wali Kota tidak hanya berhenti di investigasi internal, tetapi juga menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum agar bisa diproses secara pidana. “Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab, karena ini menyangkut uang rakyat dan hak pekerja,” tegasnya.
Di tengah proses penyelidikan, sejumlah pihak menuntut agar oknum-oknum yang terbukti terlibat segera diberhentikan dari jabatannya. Mereka juga mendesak agar pemerintah kota memperkuat sistem pengawasan dan transparansi anggaran, khususnya untuk dana operasional petugas lapangan.
Pemerintah Kota Medan berjanji akan mengumumkan hasil investigasi secara terbuka kepada publik dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen bahwa Pemkot tidak akan mentolerir praktik-praktik koruptif di jajarannya.
Sementara itu, para petugas kebersihan berharap agar kasus ini benar-benar ditindaklanjuti, bukan hanya sekadar menjadi sorotan sesaat. “Kami cuma ingin keadilan. Kami kerja dari pagi sampai malam, tapi malah jatah kami disunat,” ujar salah seorang petugas yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat pemerintahan agar tidak bermain-main dengan anggaran publik, apalagi yang menyangkut kebutuhan dasar dan kesejahteraan pekerja lapangan. Setiap rupiah dari anggaran harus digunakan sebagaimana mestinya dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Jika penanganan kasus ini berhasil dilakukan dengan tegas dan tuntas, maka bukan hanya akan mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat posisi Wali Kota dalam memimpin Kota Medan menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dengan segala dinamika yang terjadi, publik kini menanti bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Medan serius dalam memberantas korupsi, dimulai dari level terendah hingga ke atas. Skandal BBM di Medan Polonia harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar berita yang hilang ditelan waktu.