Wartawan24.com – Dalam upaya menjaga stabilitas arus balik Lebaran 2025 serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, resmi memperpanjang kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini memperbolehkan ASN untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) hingga 8 April 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan penyesuaian dari kebijakan sebelumnya. Perpanjangan ini mencerminkan langkah adaptif pemerintah dalam menyikapi dinamika mobilitas masyarakat pasca-Lebaran, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan arus balik Lebaran dapat berlangsung aman dan lancar tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ASN diberikan keleluasaan bekerja dari lokasi yang memungkinkan selama tetap produktif dan akuntabel,” ujar Rini dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (1/4/2025).
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, implementasinya harus mempertimbangkan jenis layanan yang diberikan serta kebutuhan kehadiran fisik di lapangan, terutama pada sektor-sektor yang bersifat esensial.
Menteri Rini juga menegaskan bahwa setiap instansi wajib memastikan pelaksanaan WFA tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas kinerja. Para pimpinan instansi diminta untuk membuat pengaturan teknis secara internal guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi ASN selama periode kebijakan ini.
Dalam pelaksanaannya, ASN yang bekerja secara fleksibel harus tetap memenuhi target pekerjaan yang telah ditentukan, menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan pelaporan kinerja. Penggunaan sistem digital dan aplikasi pengawasan menjadi elemen kunci dalam memastikan transparansi.
Sejumlah sektor pelayanan seperti kesehatan, keamanan, transportasi, dan pelayanan administrasi darurat tetap diharuskan untuk hadir secara fisik, karena menyangkut kepentingan publik secara langsung. Pemerintah menjamin sektor-sektor tersebut tidak akan terganggu oleh kebijakan WFA.
Sementara itu, para ASN yang masih berada di kampung halaman juga diingatkan untuk tetap menjaga kedisiplinan dan tidak menjadikan WFA sebagai alasan untuk memperpanjang liburan. Kinerja tetap menjadi tolak ukur utama dalam evaluasi kepegawaian.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan WFA pada tahun-tahun sebelumnya, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam menjaga kontinuitas layanan selama periode padat arus mudik dan balik. ASN tetap dapat menjalankan fungsinya, sambil mengurangi kepadatan lalu lintas dan potensi keterlambatan kembali ke kantor.
Menteri Rini juga menyebutkan bahwa kebijakan kerja fleksibel telah menjadi bagian dari transformasi pola kerja ASN dalam era digital. Ke depannya, pemerintah akan terus mengembangkan kebijakan kerja hibrida sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman.
“Kita mendorong ASN untuk lebih adaptif terhadap penggunaan teknologi dan mampu bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada ruang kerja fisik. Ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan digital,” tambahnya.
Respons dari berbagai instansi terhadap perpanjangan kebijakan ini pun cukup positif. Beberapa kementerian dan pemerintah daerah menyatakan kesiapannya dalam menerapkan pengaturan internal sesuai dengan arahan pusat. Beberapa daerah bahkan telah menyiapkan sistem pelaporan daring untuk memantau aktivitas ASN secara real-time.
Selain mendukung kelancaran arus balik, kebijakan ini diharapkan turut mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi. Dengan lebih sedikit pergerakan fisik, konsumsi bahan bakar dan kemacetan dapat ditekan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan tidak mengintervensi pekerjaan ASN yang sedang melaksanakan tugasnya dari lokasi yang berbeda. Komunikasi publik yang baik menjadi penting agar masyarakat tetap percaya pada kualitas layanan.
Sebagai penutup, Menteri Rini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada komitmen dan integritas seluruh ASN dalam menjaga etos kerja, meskipun dilakukan secara jarak jauh. “WFA bukan berarti bekerja sesuka hati, melainkan bekerja lebih efisien dan bertanggung jawab,” pungkasnya.