Tokoberita.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap adil dan memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan Hasto sesaat sebelum dirinya resmi ditahan KPK atas dugaan kasus suap terkait Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Dalam keterangannya di hadapan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025), Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal atas penahanan tersebut. Ia menyebut akan terus berjuang meskipun kini harus menjalani proses hukum di balik jeruji besi.
“Saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” ujar Hasto di depan para wartawan.
Pernyataan Hasto langsung memicu perhatian publik. Banyak pihak menilai tantangan tersebut merupakan bentuk kritik tajam terhadap KPK, yang menurutnya harus bertindak secara adil dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.
Penahanan Hasto Kristiyanto dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan intensif terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku. KPK menduga Hasto memiliki peran penting dalam menghalangi penyidikan dan membantu menyembunyikan keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
KPK menyatakan bahwa penahanan Hasto dilakukan sesuai prosedur setelah menemukan bukti-bukti yang cukup. Plt Juru Bicara KPK menyebut penahanan ini sebagai bentuk komitmen lembaga antirasuah dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi.
“Hari ini kami resmi menahan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) selama 20 hari pertama di Rutan KPK. Tindakan ini diambil setelah KPK menemukan bukti yang cukup atas keterlibatan tersangka dalam perkara ini,” jelas Juru Bicara KPK dalam konferensi pers.
Hasto, dalam pernyataannya, menekankan bahwa penegakan hukum seharusnya dilakukan secara objektif dan tidak hanya menyasar pihak tertentu. Ia meminta KPK untuk tidak ragu memeriksa siapa pun, termasuk kalangan yang dekat dengan kekuasaan.
Beberapa pengamat politik memandang pernyataan Hasto sebagai serangan balik terhadap pemerintah dan KPK. Mereka menilai, Hasto mencoba mengangkat isu kesetaraan hukum dan menyiratkan adanya dugaan ketidakadilan dalam proses hukum yang menjerat dirinya.
Di sisi lain, kubu pemerintah membantah tuduhan tersebut. Sejumlah tokoh di lingkaran Istana menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menghormati proses hukum dan tidak pernah mengintervensi kerja lembaga penegak hukum, termasuk KPK.
“Presiden sudah jelas menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat korupsi harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa, bahkan jika menyangkut keluarganya,” ujar seorang pejabat di lingkungan Istana.
Sementara itu, di internal PDIP, penahanan Hasto memicu reaksi beragam. Sebagian kader menyatakan dukungan penuh kepada Hasto dan menilai penahanannya memiliki nuansa politis. Namun, ada pula yang mendesak agar partai tetap menghormati proses hukum dan menjaga stabilitas politik.
Ketua DPP PDIP menyampaikan bahwa partai tetap solid mendukung Hasto, tetapi juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kami percaya Pak Hasto memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan partai dan kebenaran. Kami juga mengawal proses hukum ini secara transparan,” ujarnya.
Kasus Harun Masiku telah menjadi perhatian publik sejak 2020, terutama karena Harun hingga kini belum berhasil ditangkap. Penahanan Hasto diharapkan bisa membuka babak baru dalam mengungkap keberadaan Harun dan pihak-pihak yang melindunginya.
Publik kini menantikan langkah KPK selanjutnya, apakah akan merespons tantangan Hasto untuk memeriksa keluarga Presiden Jokowi atau tetap fokus menyelesaikan kasus suap ini.
Dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak berharap agar KPK dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tantangan Hasto untuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo.