WARTAWAN24.COM – Ratusan mahasiswa di Kota Medan turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (20/2/2025). Mereka memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan banyak pihak, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksi yang berlangsung siang hari itu, para mahasiswa membawa sejumlah spanduk bernada kritik terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya bertuliskan “Efisiensi, MBG, Kabinet Gemuk Gudang Masalah”, “Evaluasi Total Efisiensi”, serta “Pendidikan Dipangkas, Masa Depan Dirampas”.
Selain berorasi dan membentangkan spanduk, massa aksi juga membakar ban karet di depan gerbang DPRD Sumut sebagai bentuk protes. Kepulan asap hitam dari ban yang terbakar menambah ketegangan dalam aksi tersebut.
Salah satu orator dari kelompok mahasiswa menyampaikan bahwa mereka bukan menolak efisiensi anggaran, tetapi meminta kebijakan tersebut dievaluasi karena dianggap tidak tepat sasaran.
“Kita tidak menolak efisiensi anggaran, tapi kita minta itu dievaluasi. Jangan sampai kebijakan ini justru mempersulit rakyat kecil,” teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Menurut mahasiswa, anggaran pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak pemotongan. Mereka menilai kebijakan ini berisiko menghambat akses pendidikan bagi banyak mahasiswa, terutama yang bergantung pada beasiswa dan bantuan pemerintah.
Selain pendidikan, massa aksi juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program yang sebelumnya diharapkan membantu masyarakat malah menjadi polemik karena anggaran yang dikurangi.
“Pemerintah harusnya lebih bijak dalam mengelola anggaran. Jangan sampai efisiensi dilakukan dengan mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan,” kata salah satu mahasiswa yang ikut aksi.
Aksi protes ini berlangsung dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian yang mengamankan jalannya demonstrasi. Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di depan gerbang DPRD Sumut untuk menghindari kemungkinan bentrokan atau tindakan anarkis.
Beberapa anggota DPRD Sumut akhirnya menemui para mahasiswa untuk berdialog. Namun, massa aksi tetap bersikeras menuntut adanya evaluasi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak merugikan masyarakat kecil.
Mereka juga menuding adanya pemborosan dalam struktur pemerintahan, seperti jumlah menteri dan pejabat tinggi yang dianggap terlalu banyak, sementara anggaran untuk rakyat justru dipangkas.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Mereka menuntut transparansi dalam setiap kebijakan anggaran agar tidak ada kepentingan tertentu yang diutamakan.
Beberapa mahasiswa bahkan meminta agar DPRD Sumut menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat agar kebijakan ini bisa dikaji ulang secara lebih mendalam.
Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di lokasi, meskipun jumlah mereka mulai berkurang. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar.
Demonstrasi ini menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah, terutama dalam hal anggaran, terus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari masyarakat. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus bergerak hingga kebijakan yang dianggap merugikan rakyat direvisi.