Sri Mulyani Pastikan Tunjangan Kinerja Dosen Akan Segera Diselesaikan
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen yang hingga saat ini belum diterima oleh para tenaga pengajar di perguruan tinggi negeri. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian tunjangan tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi, tetapi belum menerima tunjangan kinerja atau remunerasi. Hal ini akan kami selesaikan dalam waktu dekat,” ujar Sri Mulyani. Pernyataannya sekaligus menjawab keluhan para dosen yang merasa hak mereka atas tukin belum direalisasikan sepenuhnya.
Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi terkait alokasi anggaran negara, terutama dalam sektor pendidikan. Efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan tunjangan kinerja dosen. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan hak kepada tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dosen di perguruan tinggi negeri selama ini menerima tunjangan profesi yang diberikan berdasarkan sertifikasi akademik mereka. Namun, tunjangan kinerja atau remunerasi yang seharusnya melengkapi penghasilan mereka masih mengalami kendala dalam proses pencairannya. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan akademisi yang berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian.
Menurut Sri Mulyani, keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja bukan berarti pemerintah mengabaikan hak dosen. Ia menjelaskan bahwa pencairan anggaran harus melalui proses administrasi yang ketat agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam alokasi dana. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan akibat berbagai kebijakan prioritas nasional lainnya.
Di sisi lain, kalangan akademisi berharap agar pemerintah dapat lebih transparan dalam menginformasikan perkembangan terkait tunjangan kinerja. Ketua Forum Dosen Indonesia (FDI), Prof. Bambang Wibowo, menyatakan bahwa kepastian mengenai pembayaran tukin sangat dinantikan, mengingat peran dosen sebagai garda terdepan dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas bagi bangsa.
“Para dosen telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, baik dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, tunjangan kinerja yang menjadi hak mereka harus segera direalisasikan agar kesejahteraan mereka terjamin,” ujar Prof. Bambang.
Isu ini juga mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa yang turut menyoroti pentingnya kesejahteraan dosen dalam menunjang kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Beberapa organisasi mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini.
Meskipun menghadapi tantangan dalam efisiensi anggaran, pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mencari solusi terbaik dalam pencairan tukin bagi dosen.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah melakukan penyesuaian dalam skema pembayaran tunjangan agar tidak membebani anggaran negara secara signifikan. Dengan demikian, diharapkan pembayaran tukin dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu kestabilan fiskal nasional.
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga sedang mengevaluasi regulasi terkait pemberian tunjangan kinerja dosen. Beberapa aturan teknis kemungkinan akan disesuaikan agar proses administrasi pencairan menjadi lebih efektif dan tidak mengalami keterlambatan di masa mendatang.
Meskipun belum ada tanggal pasti mengenai kapan tukin dosen akan dibayarkan, Sri Mulyani meminta agar para dosen tetap bersabar. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin.
Sementara itu, berbagai pihak mendorong agar kebijakan terkait tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik dapat lebih diprioritaskan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan dosen dan mencegah permasalahan serupa terulang di kemudian hari.
Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan komunitas akademik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan anggaran. Transparansi dalam penyampaian informasi akan membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan para tenaga pendidik.
Ke depan, realisasi tunjangan kinerja bagi dosen akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Masyarakat akademik berharap agar janji yang telah disampaikan dapat segera diwujudkan demi kemajuan pendidikan tinggi di Tanah Air.