WARTAWAN24.COM – Ketegangan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel kembali memanas setelah pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyarankan agar negara Palestina didirikan di wilayah Arab Saudi, bukan di tanah yang selama ini menjadi sengketa. Pernyataan ini segera mendapat tanggapan keras dari anggota Dewan Syura Arab Saudi, Yousef bin Trad Al-Saadoun, yang menyindir balik dengan menyarankan agar Israel dipindahkan ke Alaska.
Pernyataan Al-Saadoun ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri Israel yang terus menghalangi pembentukan negara Palestina di tanah yang telah lama menjadi hak rakyat Palestina. Ia juga menyoroti bagaimana negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, cenderung membela kepentingan Israel tanpa mempertimbangkan keadilan bagi Palestina.
Menurut laporan surat kabar Saudi Okaz, Al-Saadoun menyebutkan bahwa jika Netanyahu bersikeras menolak keberadaan Palestina di tanah mereka sendiri, maka lebih masuk akal bagi Israel untuk dipindahkan ke Alaska, atau bahkan Greenland jika wilayah itu nantinya dianeksasi oleh Amerika Serikat.
Sindiran tajam ini tidak hanya menyoroti absurditas pernyataan Netanyahu tetapi juga memperlihatkan ketidakpuasan Arab Saudi terhadap kebijakan luar negeri AS yang cenderung berat sebelah dalam konflik Palestina-Israel.
Al-Saadoun juga mengkritik pendekatan Amerika Serikat yang selama ini mendukung kebijakan Israel tanpa mempertimbangkan keadilan bagi Palestina. Ia menilai bahwa kebijakan luar negeri AS dalam konflik ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan geopolitik daripada upaya nyata untuk menciptakan perdamaian yang adil.
Menurutnya, kebijakan Presiden AS saat itu, Donald Trump, juga memperburuk situasi dengan mengambil keputusan sepihak yang tidak mempertimbangkan suara komunitas internasional dan mengabaikan peringatan para ahli politik Timur Tengah.
Pernyataan Al-Saadoun ini pun memicu beragam reaksi di tingkat internasional. Beberapa pihak menganggap pernyataan ini sebagai sindiran tajam yang tepat sasaran, sementara lainnya menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan semakin jauhnya kemungkinan rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Israel.
Sikap keras Arab Saudi ini bukanlah sesuatu yang baru. Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah menjadi pendukung utama perjuangan Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama hak-hak rakyat Palestina belum terpenuhi.
Walaupun beberapa negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel melalui Kesepakatan Abraham (Abraham Accords), Arab Saudi tetap teguh pada pendiriannya bahwa solusi dua negara harus dihormati sebelum adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai hubungan diplomatik.
Pernyataan Netanyahu yang menyarankan Palestina dipindahkan ke Arab Saudi dianggap sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab Israel dalam penyelesaian konflik. Namun, bagi Arab Saudi, gagasan tersebut bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga mencerminkan arogansi dan ketidakpedulian Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Sementara itu, komunitas internasional terus menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah. Banyak negara menilai bahwa tanpa penyelesaian yang adil dan berbasis hukum internasional, konflik antara Israel dan Palestina akan terus berlanjut dan semakin memperumit stabilitas di kawasan tersebut.
Berbagai organisasi hak asasi manusia juga mengecam tindakan Israel yang terus melakukan ekspansi pemukiman ilegal di tanah Palestina. Mereka menilai bahwa tindakan ini merupakan bentuk penjajahan modern yang bertentangan dengan resolusi PBB.
Di sisi lain, pemerintah AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terhadap sindiran Al-Saadoun. Namun, banyak pengamat politik percaya bahwa AS akan tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang pro-Israel, terutama karena faktor politik domestik dan kepentingan strategis di Timur Tengah.
Pernyataan Al-Saadoun ini menegaskan bahwa Arab Saudi tetap berkomitmen mendukung perjuangan Palestina dan menolak setiap upaya yang mengabaikan hak-hak mereka. Dengan meningkatnya ketegangan diplomatik ini, banyak pihak kini menunggu bagaimana reaksi Israel dan negara-negara Barat terhadap pernyataan keras dari pejabat Arab Saudi tersebut.