Wartawan24.com – Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, resmi mengundurkan diri dari kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keputusan mengejutkan ini diumumkan pada Senin (20/1/2025) setelah Ben-Gvir menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu lunak, khususnya dalam menyetujui gencatan senjata terbaru dengan kelompok Hamas di Gaza.
Ben-Gvir, yang juga pemimpin partai sayap kanan Otzma Yehudit, dikenal sebagai figur keras dalam kabinet Netanyahu. Dalam pernyataannya, ia menuding langkah pemerintah yang menerima gencatan senjata sebagai bentuk kelemahan yang akan memperburuk situasi keamanan Israel. “Kami tidak bisa terus memberikan konsesi kepada kelompok teroris yang menyerang rakyat kami,” tegas Ben-Gvir dalam konferensi persnya di Yerusalem.
Langkah pengunduran diri ini memicu kehebohan di kancah politik Israel. Beberapa anggota parlemen dari kubu oposisi memandang keputusan Ben-Gvir sebagai upaya mencari panggung politik. Sementara itu, para pendukungnya menyebut hal ini sebagai bukti komitmennya dalam mempertahankan keamanan negara.
Perdana Menteri Netanyahu menyayangkan keputusan Ben-Gvir. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa gencatan senjata ini adalah langkah diplomasi yang diperlukan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. “Keputusan ini diambil demi melindungi warga Israel dan mengutamakan stabilitas kawasan. Kami tidak akan terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tidak berujung,” ujar Netanyahu.
Namun, perbedaan pandangan ini menunjukkan retaknya hubungan di dalam koalisi pemerintah. Ben-Gvir mengkritik kebijakan Netanyahu yang disebutnya cenderung mengabaikan ancaman jangka panjang demi solusi sementara. “Ketika roket menghantam kota-kota kami, kita tidak bisa hanya mengandalkan negosiasi. Ini saatnya menunjukkan ketegasan,” tambahnya.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai masa depan kabinet Netanyahu yang selama ini menghadapi tekanan dari berbagai sisi, termasuk protes besar-besaran dari masyarakat Israel terkait reformasi peradilan dan konflik berkepanjangan di Gaza. Pengunduran diri Ben-Gvir dapat memperlemah posisi Netanyahu di parlemen, mengingat partai Otzma Yehudit adalah salah satu pendukung utama pemerintahannya.
Sementara itu, kelompok oposisi memanfaatkan momen ini untuk menyerang kebijakan Netanyahu yang dinilai tidak konsisten. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menilai bahwa gencatan senjata adalah keputusan tepat, namun ia juga mengkritik pemerintah yang gagal menciptakan pendekatan jangka panjang terhadap konflik dengan Palestina. “Israel membutuhkan strategi yang jelas, bukan sekadar manuver politik untuk mempertahankan kekuasaan,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat Israel terpecah dalam menanggapi keputusan ini. Sebagian mendukung langkah Netanyahu untuk menghentikan kekerasan melalui jalur diplomasi, sementara lainnya menganggap pemerintah tidak cukup tegas dalam melindungi warga Israel di wilayah perbatasan.
Analis politik menilai pengunduran diri Ben-Gvir dapat membuka peluang bagi oposisi untuk mengguncang stabilitas koalisi pemerintah. Namun, beberapa pihak juga melihat ini sebagai langkah taktis Ben-Gvir untuk mengonsolidasikan dukungan politiknya menjelang pemilu mendatang.
Di tengah situasi ini, Hamas menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang dianggap sebagai kemenangan simbolis bagi perjuangan mereka. Meski demikian, kelompok tersebut tetap menyerukan perlawanan terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Dengan mundurnya Ben-Gvir, kabinet Netanyahu menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas politik dan mengelola dinamika hubungan koalisi. Langkah berikutnya akan menjadi penentu, apakah pemerintahan Netanyahu mampu bertahan atau justru semakin terpojok di tengah krisis politik yang memanas.
Ketegangan politik di Israel menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian dan stabilitas masih jauh dari harapan. Keputusan-keputusan sulit harus terus diambil untuk memastikan keamanan sekaligus mendorong solusi jangka panjang bagi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.