wartawan24.com – Jakarta kerabat Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, mengungkapkan kekesalan mereka setelah beberapa kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Mereka mengaku jengkel karena merasa proses tersebut mengganggu kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka.
Salah satu kerabat Harun yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan yang cukup. “Kami dipanggil mendadak dan harus meninggalkan pekerjaan. Ini sangat mengganggu aktivitas kami sehari-hari,” ujarnya pada Senin (20/1/2025) lalu.
Menurutnya, KPK kerap menanyakan hal yang sama dalam setiap pemeriksaan, mulai dari keberadaan Harun hingga hubungan komunikasi terakhir dengannya. “Kami sudah berkali-kali mengatakan bahwa tidak tahu di mana dia. Kami hanya ingin melanjutkan hidup tanpa gangguan seperti ini,” tambahnya.
Pihak keluarga Harun Masiku merasa seolah-olah menjadi korban dalam situasi ini. Mereka menilai bahwa fokus KPK seharusnya adalah menemukan Harun, bukan terus-menerus memeriksa orang-orang yang tidak memiliki informasi baru. “Kami bukan pelaku kejahatan, tapi kenapa kami yang harus terus diperiksa?” keluh salah seorang kerabat lainnya.
Sementara itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa pemanggilan para kerabat Harun Masiku merupakan bagian dari upaya penyelidikan yang masih berjalan. “Kami harus menggali setiap kemungkinan informasi yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka. Pemanggilan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.
Ali juga meminta masyarakat untuk memahami bahwa kasus Harun Masiku menjadi perhatian besar publik karena melibatkan dugaan korupsi di tubuh partai politik. “Kami tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini, termasuk mencari keberadaan tersangka yang hingga kini masih buron,” tambahnya.
Namun, pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Bambang Suparno, menyarankan agar KPK memperjelas strategi penyelidikannya. “Kalau proses ini terlalu sering mengganggu pihak yang tidak relevan, citra KPK bisa terganggu. Fokus utama harus tetap pada pelacakan tersangka dan mencari bukti yang konkret,” ujar Bambang.
Kasus Harun Masiku telah menjadi perhatian nasional sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 2020. Harun diduga menyuap seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengamankan kursi di DPR melalui mekanisme PAW. Namun, ia melarikan diri sebelum sempat ditangkap dan sejak itu menghilang tanpa jejak.
Keberadaan Harun Masiku menjadi teka-teki besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Berbagai spekulasi bermunculan, termasuk dugaan bahwa ia masih berada di dalam negeri dengan menggunakan identitas palsu. Beberapa pihak bahkan menuding adanya keterlibatan oknum tertentu yang membantu pelariannya.
Kerabat Harun berharap agar pemeriksaan ini segera berakhir, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa gangguan. “Kami hanya ingin hidup tenang. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia,” ujar salah satu kerabat dengan nada frustrasi.
Namun, KPK menegaskan bahwa mereka akan terus memanggil pihak-pihak yang dianggap memiliki kaitan dengan kasus ini jika diperlukan. “Kami tidak akan berhenti sampai tersangka ditemukan dan kasus ini selesai,” pungkas Ali Fikri.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat sistem hukum di Indonesia, termasuk mekanisme pencarian buronan. Sementara itu, publik menanti langkah berikutnya dari KPK dalam menyelesaikan kasus yang sudah berjalan selama lebih dari lima tahun ini.