wartawan24.com Jakarta, Januari 2025 – Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, telah memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (Dirjen PP) untuk segera melakukan kajian terhadap dampak keputusan ini.
“Kajian awal sangat penting. Kami harus memahami implikasi hukum dan politik dari putusan MK ini, sehingga pemerintah bisa mengantisipasi kebutuhan revisi undang-undang,” ujar Supratman kepada wartawan di Jakarta Selatan.
Putusan MK Awal Baru untuk Demokrasi Keputusan MK yang menghapus presidential threshold membuka peluang baru bagi sistem demokrasi Indonesia. Selama ini, persyaratan tersebut mewajibkan partai politik atau koalisi memiliki minimal 20% kursi di DPR untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
Dengan dihapuskannya aturan itu, peluang calon independen atau partai kecil untuk berkompetisi di panggung nasional semakin besar.
Namun, keputusan ini juga memunculkan tantangan besar. Supratman menekankan pentingnya persiapan matang agar transisi menuju sistem tanpa presidential threshold tidak menimbulkan kekacauan.
“Kita harus memastikan regulasi yang baru tetap menjaga stabilitas politik dan memberi kepastian hukum,” jelasnya.
Kajian Awal Langkah Strategis Pemerintah
Direktorat Jenderal PP kini bekerja intensif untuk menyusun kajian awal. Kajian ini akan mencakup analisis dampak putusan MK terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan proses pemilu, potensi lonjakan jumlah kandidat, hingga implikasi terhadap efisiensi anggaran negara.
“Kajian ini adalah landasan penting bagi pemerintah untuk merumuskan sikap yang tepat sebelum berdiskusi dengan DPR,” ujar Supratman. Dia juga menekankan bahwa revisi UU Pemilu dan Pilkada tidak hanya soal menyesuaikan aturan, tetapi juga memastikan proses pemilu tetap berjalan efektif di tengah perubahan besar ini.
Kolaborasi dengan DPR Meskipun inisiatif revisi UU Pemilu dan Pilkada berada di tangan DPR, pemerintah tidak tinggal diam. Supratman menyebutkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan diri untuk berkolaborasi aktif dengan DPR dalam menyusun aturan yang baru.
“Kami akan segera membahas ini bersama DPR agar keputusan MK bisa diimplementasikan secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas regulasi,” ujarnya.
Demokrasi Futuristik Tanpa Batas Dengan penghapusan presidential threshold, Supratman optimistis bahwa Indonesia sedang menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif dan futuristik. Teknologi, seperti kecerdasan buatan, dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami profil para calon presiden dan wakil presiden yang mungkin berjumlah lebih banyak.
“Ke depan, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi berbasis AI untuk menyaring informasi tentang para calon. Ini akan membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memilih pemimpin,” tambah Supratman.
Tantangan Baru: Jumlah Kandidat yang Melonjak Salah satu kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi meningkatnya jumlah calon presiden dan wakil presiden.
Hal ini dapat memperpanjang proses pemilu, meningkatkan biaya logistik, dan membingungkan pemilih. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menetapkan mekanisme penyaringan yang tetap sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Misalnya, bisa saja kita menerapkan uji kelayakan publik atau debat yang lebih banyak untuk memastikan hanya kandidat yang kompeten yang melaju ke tahap akhir,” ujar Supratman.
Dampak Ekonomi dan Politik Perubahan aturan ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Dengan lebih banyak kandidat yang berkompetisi, investor mungkin mengantisipasi periode ketidakpastian.
Namun, Supratman meyakini bahwa regulasi yang baik akan mengurangi risiko tersebut.
“Jika perubahan ini dirancang dengan matang, kita bisa memastikan bahwa stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga, bahkan di tengah transformasi besar ini,” katanya.
Revisi UU Perjalanan Panjang Proses revisi UU Pemilu dan Pilkada diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama. Mulai dari penyusunan naskah akademik, diskusi dengan DPR, hingga konsultasi publik, setiap tahap akan diawasi secara ketat untuk memastikan hasil yang terbaik bagi rakyat.
Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan proses ini transparan dan melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum.
Langkah Menuju Pemilu 2029 Dengan target implementasi pada Pemilu 2029, revisi UU ini diharapkan mampu menjadi tonggak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Supratman menegaskan,
“Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.”
Revisi UU Pemilu dan Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, tetapi juga momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun sistem yang lebih baik.
“Kita ingin memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar menjadi milik semua rakyat,” pungkasnya.